Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan pentingnya komitmen seluruh pimpinan perangkat daerah untuk menutup celah korupsi dan mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah, yang berlangsung di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT pada Kamis (21/5/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Melki meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar mencermati secara serius setiap rekomendasi yang disampaikan KPK dan menindaklanjutinya secara konkret di lapangan.
“Kepada seluruh pimpinan perangkat daerah dan jajaran terkait, saya harap agar ikuti dan cermati secara baik apa yang menjadi rekomendasi dari KPK. Optimalkan anggaran dengan baik dan juga optimalkan dampak bagi masyarakat. Dan yang paling penting adalah cegah jangan sampai ada kebocoran,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa seluruh aktivitas pemerintahan sejatinya telah memiliki dasar aturan yang jelas. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi yang belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan.
“Banyak parameter pelayanan publik kita yang belum berjalan sesuai aturan. Akhirnya kebocoran bisa terjadi,” ujar Melki.
Gubernur juga mengakui masih terdapat sejumlah kelemahan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran. Oleh karena itu, ia mendorong penguatan pengawasan internal serta deteksi dini di setiap perangkat daerah guna mencegah potensi penyimpangan sejak awal.
Melki turut menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas pendampingan yang terus diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTT. Menurutnya, kehadiran KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi menjadi penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai regulasi, transparan, dan akuntabel.
“Pendampingan dari KPK sangat penting agar proses pemerintahan berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung, menegaskan bahwa forum rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat komitmen bersama dalam upaya pencegahan korupsi di daerah.
“Kesungguhan untuk mencegah korupsi harus terus dibangun dan diperkuat. Melalui forum ini, kita ingin memastikan komitmen itu benar-benar dijalankan,” ujarnya.
Maruli menjelaskan, fokus utama dalam rapat koordinasi tersebut adalah menutup seluruh potensi celah kebocoran anggaran serta mengatasi inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Tidak boleh ada lagi ruang bagi kebocoran. Semua potensi inefisiensi harus ditutup serapat-rapatnya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi belanja daerah dan peningkatan pendapatan daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Dengan komitmen yang ditunjukkan oleh Gubernur NTT dan seluruh jajaran, KPK optimistis perbaikan tata kelola pemerintahan di NTT dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi NTT, Emelia J. Nomleni, para pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, serta insan pers. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi NTT menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel demi mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. ***
