RAPBD 2027 Dibahas, Pemkot dan DPRD Kota Kupang Rancang Pendapatan Daerah Rp 1,28 Triliun

oleh -199 Dilihat
Wawali Kupang Serena Francis Hadiri Sidang RAPBD 2027 pada Senin, 16 November 2026. (Foto Prokompim Kota Kupang)

Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Kota Kupang bersama DPRD Kota Kupang mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan proyeksi pendapatan daerah mencapai Rp1,28 triliun.

Pembahasan tersebut diawali melalui Sidang Paripurna Ke-8 Masa Persidangan I Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kota Kupang pada Senin (16/11/2026).

Sidang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Kupang, Jabir Marola, dan dihadiri Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, Sekretaris Daerah Kota Kupang Jeffry Pelt serta jajaran pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Kupang.

Dalam sidang tersebut, Wakil Wali Kota Serena membacakan Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2027 sebagai tahapan awal pembahasan anggaran bersama DPRD.

Dalam paparannya, Serena menjelaskan bahwa RAPBD 2027 merupakan instrumen penting kebijakan pembangunan daerah untuk menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah, sekaligus menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial masyarakat Kota Kupang.

Pemerintah Kota Kupang mengusulkan pendapatan daerah sebesar Rp1.285.660.337.000 atau sekitar Rp1,28 triliun.

Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp323.601.319.000, pendapatan transfer Rp941.342.016.000, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp20.717.001.000.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp1.337.660.337.000 atau sekitar Rp1,33 triliun.

Anggaran belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp1.196.149.652.000, belanja modal Rp130.716.684.000, belanja tidak terduga Rp10 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp794 juta.

Untuk menutup kebutuhan pembiayaan, pemerintah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp52 miliar.

Serena menegaskan, distribusi anggaran dalam RAPBD 2027 dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan 10 program prioritas pembangunan Kota Kupang periode 2025–2029 yang dijabarkan dalam delapan urusan pemerintahan.

BACA JUGA:  Kepemimpinan Christian-Serena Berbuah Manis, PAD Kota Kupang Tembus 100,09 Persen, Terbaik dalam Lima Tahun

Sejumlah sektor pelayanan dasar mendapatkan perhatian melalui alokasi anggaran yang cukup besar.

Sektor pendidikan dan kebudayaan direncanakan memperoleh anggaran Rp418,89 miliar, kesehatan sebesar Rp154,46 miliar, RSUD S.K. Lerik Rp75,67 miliar, serta pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar Rp96,03 miliar.

Alokasi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan dasar masih menjadi salah satu fokus utama dalam arah kebijakan pembangunan Kota Kupang tahun 2027.

Dalam kesempatan itu, Serena juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kupang atas kerja sama dalam menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

Ia berharap pembahasan RAPBD bersama DPRD dapat berjalan secara sinergis melalui harmonisasi dan koreksi konstruktif, sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Pemerintah Kota Kupang berharap Ranperda APBD 2027 beserta seluruh lampirannya dapat dibahas secara matang dan memperoleh persetujuan bersama untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Persetujuan tersebut nantinya menjadi landasan pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Kupang.

Menutup penyampaiannya, Serena mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bergandengan tangan mengoptimalkan pelayanan publik, memperkuat pembinaan pemerintahan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Semangat yang dikedepankan adalah To Govern is To Serve atau Memerintah Adalah Melayani.

Kini, pembahasan RAPBD 2027 menjadi momentum penting bagi Pemkot dan DPRD Kota Kupang untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.