Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Kota Kupang menghadapi tantangan besar pada tahun anggaran 2026 setelah mengalami efisiensi atau pemotongan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 204 miliar. Meski demikian, Wali Kota Christian Widodo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas utama, khususnya perbaikan jalan dan penerangan kota.
Christian Widodo menjelaskan bahwa pemotongan anggaran tersebut berdampak pada seluruh sektor, tidak hanya pada tingkat kelurahan tertentu. Banyak wilayah yang mengusulkan pembangunan jalan, namun keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menyusun skala prioritas secara cermat.
“Memang tahun 2026 ini kita mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 204 miliar. Tapi kami akan upayakan pada perubahan anggaran nanti, beberapa kebutuhan prioritas seperti jalan tetap bisa dimasukkan,” ujarnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Dia juga menjelaskan bahwa program pembangunan yang berjalan saat ini merupakan hasil pengesahan anggaran tahun 2025, sehingga usulan baru, termasuk pembangunan jalan di sejumlah titik, baru bisa direalisasikan melalui mekanisme perubahan anggaran 2026 atau bahkan pada tahun 2027.
Selain fokus pada infrastruktur jalan, Pemkot Kupang juga menyiapkan strategi inovatif untuk meningkatkan layanan penerangan jalan tanpa menambah beban anggaran. Salah satunya melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Menurut Christian Widodo, selama ini pembayaran listrik untuk lampu jalan dilakukan secara flat setiap tahun, meskipun pada kenyataannya masih banyak lampu yang tidak berfungsi. Kondisi ini dinilai sebagai potensi efisiensi yang bisa dimanfaatkan.
“Ke depan kita akan hitung ulang pembayaran listrik, lalu selisihnya kita gunakan untuk kerja sama dengan badan usaha agar lampu-lampu jalan bisa menyala lebih maksimal tanpa menambah anggaran,” jelas Ketua DPW PSI NTT ini.
Ia menambahkan, skema ini telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan telah diterapkan di sejumlah daerah dengan hasil yang positif dalam meningkatkan penerangan wilayah.
Dengan berbagai strategi tersebut, Pemkot Kupang optimistis tetap mampu menjalankan program prioritas meski di tengah keterbatasan anggaran, sekaligus menghadirkan layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.***
