Suarantt.id, Kupang-Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan masyarakat Amfoang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (22/5/2026), guna menyerap berbagai aspirasi terkait kondisi infrastruktur dan layanan dasar di wilayah perbatasan tersebut.
Dalam dialog yang berlangsung terbuka, Wapres didampingi Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam memastikan pemerataan pembangunan hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden menegaskan bahwa pembangunan nasional harus berorientasi Indonesia-sentris, dengan memastikan masyarakat di daerah perbatasan memperoleh akses yang layak terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, energi, dan konektivitas.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran menegaskan komitmen pemerintah untuk memberi perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Amfoang. Ia mengungkapkan bahwa kunjungannya ke wilayah tersebut merupakan respons atas aspirasi mahasiswa yang ditemuinya saat tiba di Kupang sehari sebelumnya.
“Hari ini sebenarnya tidak ada jadwal ke Amfoang, saya dijadwalkan ke Rote. Tapi kemarin saya bertemu mahasiswa yang menyampaikan kondisi infrastruktur di Amfoang, terutama jembatan yang rusak,” ujar Wapres.
Wapres pun meninjau langsung sejumlah jembatan yang mengalami kerusakan parah dan berdampak pada aktivitas masyarakat. Ia menyoroti dampak serius yang ditimbulkan, mulai dari terganggunya akses pendidikan hingga risiko bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan.
“Saya lihat langsung kerusakan jembatan cukup parah. Ada anak-anak yang harus menyeberang sungai untuk sekolah, bahkan ibu hamil kesulitan akses. Saya mohon maaf, sepulang dari sini saya akan koordinasi dengan kementerian terkait untuk mencari solusi terbaik,” tegasnya.
Selain persoalan infrastruktur jalan dan jembatan, masyarakat juga menyampaikan berbagai keluhan lain, seperti keterbatasan akses BBM, belum meratanya listrik dan jaringan internet, sulitnya layanan kesehatan, hingga belum optimalnya operasional rumah sakit yang telah dibangun.
Menanggapi hal itu, Wapres memastikan akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, serta Pertamina.
“Kita akan koordinasi dengan Pertamina terkait BBM, dan juga Kementerian Kesehatan untuk rumah sakit yang belum difungsikan agar segera bisa dimanfaatkan masyarakat,” jelasnya.
Wapres juga kembali menegaskan bahwa arah pembangunan nasional saat ini tidak lagi berfokus pada Pulau Jawa, melainkan merata ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk NTT dan kawasan perbatasan seperti Amfoang.
“Sekarang tidak ada lagi pembangunan Jawa-sentris. Semua wilayah, termasuk NTT, menjadi perhatian,” tegasnya.
Dalam dialog tersebut, masyarakat Amfoang turut menyampaikan harapan agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan SPBU, penyediaan listrik di desa-desa, pengoperasian rumah sakit, pembangunan jembatan penghubung, percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penyediaan air bersih.
Warga juga menyinggung persoalan perbatasan Indonesia–Timor Leste yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
Sementara itu, Gubernur NTT Melki Laka Lena menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah mengusulkan kepada pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk peningkatan status sejumlah ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional.
“Total panjang ruas jalan yang diusulkan mencapai 1.012,76 kilometer, meliputi lintas strategis di Pulau Timor, Sumba, dan Flores, termasuk akses ke wilayah perbatasan Timor Leste,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov NTT juga mengusulkan pembangunan sejumlah jembatan yang rusak akibat bencana banjir, di antaranya Jembatan Kapsali, Bipolo, Nunpisa, dan Termanu dengan total kebutuhan anggaran mencapai ratusan miliar rupiah.
Gubernur menegaskan bahwa peningkatan status jalan dan pembangunan jembatan sangat penting untuk mendukung konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Menutup dialog, Wapres Gibran meminta pemerintah daerah untuk terus mengawal dan menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat melalui koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat, agar penanganan dapat dilakukan secara terpadu dan tepat sasaran. ***
