Suarantt.id, Kupang-Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2026–2029 melakukan silaturahmi dengan Ketua DPRD NTT, Emelia Julia Nomleni, di ruang kerjanya pada Jumat (10/4/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum awal membangun sinergi antara KPID dan DPRD dalam memperkuat peran penyiaran, khususnya pengembangan konten lokal di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan.
Ketua KPID NTT, Yopi Hamba Lati, mengatakan kunjungan tersebut selain sebagai ajang perkenalan kepengurusan baru, juga untuk menyampaikan terima kasih kepada DPRD NTT atas proses seleksi komisioner yang telah berjalan dengan baik.
“Kami berharap ada dukungan DPRD NTT dalam memperkuat peran KPID, termasuk dari sisi anggaran dan pengembangan konten lokal,” ujarnya.
Menurut Yopi, penguatan konten lokal menjadi penting karena penyiaran tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pelestarian budaya daerah.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD NTT, Emelia Nomleni, menyampaikan apresiasi kepada para komisioner KPID yang telah terpilih. Ia menegaskan bahwa proses seleksi berlangsung secara objektif tanpa intervensi, sehingga menghasilkan komisioner yang kredibel.
“Saya menghormati proses ini. Tidak ada intervensi kepada Komisi I DPRD NTT, sehingga yang terpilih adalah hasil seleksi yang objektif,” tegasnya.
Emelia juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program di tubuh KPID. Ia mengingatkan bahwa setiap komisioner merupakan bagian dari sistem yang harus melanjutkan program yang telah ada, bukan berjalan sendiri-sendiri.
“Kita bukan pelari tunggal, tetapi bagian dari tim estafet. Ada titik start dan titik finish, sehingga program keberlanjutan menjadi penting,” ujarnya.
Terkait dukungan anggaran, Emelia mengakui bahwa kondisi fiskal daerah saat ini sedang mengalami tekanan. Namun demikian, DPRD tetap berkomitmen memberikan dukungan sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Kalau ada kendala, silakan disampaikan ke Komisi I untuk kita diskusikan bersama,” katanya.
Dia juga mendorong KPID NTT untuk aktif memberikan masukan kepada pemerintah daerah, baik dalam bentuk kritik konstruktif maupun apresiasi terhadap kinerja yang dinilai baik.
“Kalau ada hal yang perlu dikritisi, silakan disampaikan untuk perbaikan pelayanan. Tapi kalau ada kerja baik, juga perlu diberikan apresiasi sebagai penyemangat,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran (PIS) KPID NTT, Fredrikus Royanto Bau, menegaskan bahwa KPID tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga penyiaran, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.
“Kami tidak hanya mengawasi, tetapi juga berperan dalam produksi dan distribusi informasi yang edukatif bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga berharap DPRD NTT dapat terlibat dalam berbagai kegiatan KPID, termasuk kunjungan ke daerah dan dialog publik melalui media penyiaran.
Dalam kesempatan yang sama, anggota KPID NTT, Trisna Lilyana Dano, turut mendorong dukungan DPRD terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tentang penyiaran lokal yang telah diusulkan sebelumnya.
Pertemuan ini turut dihadiri Wakil Ketua KPID NTT Kekson Salukh, Koordinator Bidang Kelembagaan Ichsan Arman, Koordinator Bidang PKSP Aulora Agrava Modok, anggota Yohanes AR Teme, serta staf KPID NTT.
Melalui pertemuan ini, KPID dan DPRD NTT sepakat memperkuat kolaborasi guna mendorong penyiaran yang berkualitas, berimbang, serta mampu mengangkat potensi lokal di NTT meski di tengah keterbatasan anggaran daerah. ***
