Suarantt.id, Kupang-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyoroti minimnya dukungan anggaran terhadap Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka NTT. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada melemahnya aktivitas kepramukaan di sekolah-sekolah.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Agustinus Nahak, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama pengurus Kwarda Pramuka NTT yang digelar pada Senin (20/4/2026).
Menurut Agustinus, salah satu persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah tidak adanya alokasi dana dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi NTT kepada Kwarda Pramuka.
Dia menilai, skema penyaluran anggaran yang tidak tepat menjadi penyebab kegiatan Pramuka tidak berjalan optimal.
“Kalau dananya tidak langsung masuk ke wadah Kwarda, tetapi melalui Dispora, maka kegiatan Pramuka tidak akan berjalan maksimal. Ini yang sedang terjadi sekarang,” tegasnya.
Ia juga meminta agar pemerintah daerah segera memperbaiki mekanisme penyaluran anggaran, sehingga dana dapat langsung diterima oleh Kwarda sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kepramukaan di daerah.
Selain persoalan anggaran, Agustinus juga menyoroti menurunnya minat siswa terhadap kegiatan Pramuka. Ia menyebut, saat ini Pramuka tidak lagi menjadi kegiatan ekstrakurikuler utama di sekolah, dan mulai tergeser oleh kegiatan olahraga seperti bola voli, sepak bola, dan bola basket.
“Sekarang Pramuka sudah tidak menarik lagi bagi anak-anak. Bahkan di banyak sekolah, Pramuka tidak lagi menjadi kegiatan ekstrakurikuler utama,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar NTT ini mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mendorong kembali eksistensi Pramuka di lingkungan pendidikan.
Menurutnya, perlu ada kebijakan yang mendorong bahkan mewajibkan kembali kegiatan Pramuka di sekolah-sekolah.
Agustinus juga mengenang bahwa pada masa lalu, siswa secara rutin mengenakan seragam Pramuka setiap hari Jumat. Namun kini, tradisi tersebut sudah tidak lagi diterapkan. Bahkan, penggunaan seragam Pramuka hanya terlihat pada aparatur sipil negara (ASN) yang mengenakannya setiap hari Rabu dalam satu bulan.
“Kalau bisa Pramuka ini dikembalikan seperti dulu, direvitalisasi untuk anak-anak sekolah agar kembali aktif dan diminati,” katanya.
RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi V DPRD NTT, Muhamad Supriyadi Pua Rake, didampingi Wakil Ketua Winston Rondo, Agustinus Nahak, serta Sekretaris Komisi V Inosensius Fredy Mui bersama anggota Komisi V lainnya.
Melalui forum tersebut, DPRD NTT berharap adanya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menghidupkan kembali Gerakan Pramuka sebagai bagian penting dalam pembentukan karakter generasi muda. ***
