Temuan BPK Dana Prolanis Rp374 Juta, Dinkes Kota Kupang Minta Puskesmas Oebobo dan Oepoi Setor Kembali Uang

oleh -6 Dilihat

Suarantt.id, Kupang-Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT terkait pengelolaan dana Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) senilai Rp374.253.769 pada 12 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kota Kupang berbuntut serius.

Dinas Kesehatan Kota Kupang meminta Puskesmas Oebobo dan Oepoi mengembalikan dana yang diklaim langsung kepada BPJS Kesehatan karena dinilai tidak sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota (Perwali).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, menegaskan bahwa dalam aturan pemanfaatan dana Prolanis tidak terdapat nomenklatur pembiayaan makan dan minum.

Ia menjelaskan, dana Prolanis diperuntukkan bagi pembayaran jasa profesi, kegiatan senam maupun sosialisasi, bukan untuk biaya konsumsi.

Retnowati mengaku kecewa karena Puskesmas Oebobo dan Oepoi melakukan klaim langsung kepada BPJS Kesehatan, kemudian dana tersebut ditransfer langsung ke rekening masing-masing puskesmas tanpa melalui mekanisme APBD.

“Uang itu juga tidak ada di kita dan dinas juga tidak merekomendasikan hal itu. Itu yang saya sayangkan,” tegas Retnowati kepada wartawan pada Rabu, 18 November 2026.

Menurutnya, persoalan tersebut sudah menjadi perhatian setelah adanya temuan LHP BPK Perwakilan NTT tahun 2025 terkait klaim biaya makan dan minum dari dana Prolanis.

Dinas Kesehatan, kata dia, telah melarang praktik klaim tersebut sejak 2024, menyusul temuan pemeriksaan BPK NTT tahun 2025.

Retnowati menegaskan, klaim yang dilakukan puskesmas tidak pernah dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan maupun Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), karena nomenklatur pembiayaannya tidak tersedia dalam aturan.

“Memang tidak ada nomenklatur, tetapi diklaim langsung oleh FKTP yang melakukan klaim ke BPJS Kesehatan. Tidak ada koordinasi dengan BKAD karena nomenklaturnya tidak ada dan seharusnya tidak boleh ada klaim,” ujarnya.

BACA JUGA:  Wakili Wagub NTT, Adi Mandala Buka O2SN SMA/SMK Tingkat Provinsi 2025: Ajang Pembentukan Karakter dan Persiapan Menuju PON 2028

Ia juga mengaku tidak mengetahui secara langsung proses klaim tersebut karena tidak menandatangani dokumen pengajuan yang dilakukan puskesmas.

“Masalah ini saya tidak tahu karena tidak menandatangani dokumen untuk klaim dan dilakukan oleh puskesmas,” katanya.

Retnowati bahkan mengingatkan seluruh fasilitas kesehatan agar tidak menggunakan dana yang diklaim tanpa dasar ketentuan yang jelas.

Dia menegaskan, penggunaan dana yang tidak sesuai aturan dapat berimplikasi hukum.

“Saya mewanti-wanti mereka jika ada klaim dan memakai dana itu maka siap untuk dipidana,” tegasnya.

Secara khusus, Dinas Kesehatan menyarankan Puskesmas Oebobo dan Oepoi agar menyetorkan kembali dana yang telah diterima karena dinilai tidak sesuai ketentuan Perwali.

“Untuk dua puskesmas Oepoi dan Oebobo, saran kami harus menyetor uang kembali karena tidak sesuai Perwali,” ungkapnya.

BPK Temukan Rp374 Juta Tak Melalui Mekanisme APBD

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2025, ditemukan pengelolaan dana Prolanis pada 11 FKTP yang tidak melalui mekanisme APBD dengan nilai Rp374.253.769.

Temuan tersebut berdasarkan pemeriksaan dokumen rekening koran FKTP, Buku Kas Umum (BKU), konfirmasi kepada BPJS Kesehatan, serta permintaan keterangan kepada pihak Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan terkait.

BPK menjelaskan, dana tersebut berasal dari klaim konsumsi selama 2025 serta penerimaan klaim konsumsi dan jasa/kegiatan pada Januari dan Februari 2025 untuk kegiatan Oktober hingga Desember 2024.

Penerimaan klaim konsumsi tidak dianggarkan dalam APBD karena dana langsung dicairkan kepada penanggung jawab Prolanis untuk menggantikan dana pribadi yang telah dikeluarkan saat kegiatan.

Akibat penerimaan dan pengeluaran dana yang tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), tidak terdapat dokumen pengesahan atas transaksi tersebut sehingga tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

BACA JUGA:  DPRD NTT Ingatkan Sekolah Patuhi Kuota SPMB 2025: 70 Persen Jalur Online, 30 Persen Jalur Prestasi, Afirmasi dan Mutasi

BPK menilai kondisi tersebut mengakibatkan laporan keuangan Pemkot Kupang belum sepenuhnya menyajikan penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana Prolanis JKN pada FKTP sebesar Rp374.253.769.

BPK menyebut persoalan tersebut disebabkan Kepala Dinas Kesehatan belum sepenuhnya berkoordinasi dengan Kepala BKAD dalam mengusulkan anggaran penerimaan dan pengeluaran dana Prolanis melalui mekanisme APBD, termasuk kebijakan akuntansi atas pendapatan dan belanja.

BPK merekomendasikan Wali Kota Kupang agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Kepala BKAD untuk menyusun usulan kebijakan akuntansi pendapatan dan belanja atas penerimaan serta pengeluaran dana Prolanis melalui mekanisme APBD.

Puskesmas Akui Aturan Baru Melarang Biaya Makan Minum

Sementara itu, Kepala Puskesmas Oesapa sekaligus Koordinator Puskesmas se-Kota Kupang, dr. Ovlian A. Manafe, menjelaskan kegiatan Prolanis di puskesmas melibatkan masyarakat dengan sejumlah pembiayaan, di antaranya transportasi dan sosialisasi.

Ia mengakui, pada periode sebelumnya terdapat item biaya makan dan minum dalam kegiatan Prolanis. Namun, setelah adanya temuan BPK NTT dan pengaturan melalui Perwali, pembiayaan tersebut tidak lagi diperbolehkan.

“Pada tahun sebelumnya ada item biaya makan minum karena tidak ada aturan sehingga ada temuan dari BPK NTT. Sehingga pada tahun 2026 dibuat aturan baru berupa Perwali dan itu tidak diperbolehkan untuk biaya makan minum,” jelasnya.

Ovlian menegaskan, saat ini seluruh puskesmas telah disosialisasikan agar tidak lagi melakukan klaim makan dan minum kepada BPJS Kesehatan.

“Di tahun 2026 Perwali Kota Kupang itu keluar dan berjalan, namun dalam kegiatan Prolanis tidak ada biaya makan minum. Saat ini tidak ada klaim makan minum lagi ke BPJS Kesehatan,” katanya.

Temuan BPK tersebut kini menjadi sorotan terhadap tata kelola dana pelayanan kesehatan di Kota Kupang, terutama menyangkut transparansi penerimaan, mekanisme penganggaran, serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari program JKN.

BACA JUGA:  Wawali Kupang Sebut ASN Harus Hadir Bawa Solusi, Bukan Tambah Masalah Birokrasi

Pengembalian dana oleh fasilitas kesehatan yang diminta Dinas Kesehatan menjadi salah satu langkah yang perlu ditindaklanjuti untuk memastikan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.