Dugaan Pelecehan Seksual Anak Magang di Pemprov NTT, Keluarga Korban Cabut Laporan

oleh -4 Dilihat

Suarantt.id, Kupang-Dugaan kasus pelecehan seksual terhadap seorang anak magang yang diduga melibatkan pejabat eselon II di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi sorotan publik.

Perkembangan terbaru, keluarga pihak yang diduga menjadi korban telah menyurati Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT untuk mencabut kembali surat laporan terkait kasus tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT, drg. Iien Adriani, membenarkan adanya surat pencabutan laporan dari keluarga pihak yang diduga menjadi korban.

“Iya, Kakak, mereka bersurat menyatakan sudah mencabut surat laporan itu,” ungkap Iien saat dikonfirmasi media ini pada Rabu, 18 November 2026.

Sebelumnya, dugaan kasus ini mencuat setelah adanya pendampingan terhadap pihak yang diduga menjadi korban oleh UPTD PPA Provinsi NTT.

Iien juga membenarkan adanya kasus tersebut saat dikonfirmasi pada Jumat, 13 November 2026. Namun, ia tidak memberikan penjelasan terperinci mengenai identitas pejabat yang diduga terlibat maupun kronologi kejadian.

“Ya, kasus itu benar. Cek di kepolisian saja e, Kakak,” ujarnya.

Saat dimintai keterangan lebih lanjut mengenai identitas pejabat eselon II yang diduga terlibat, Iien memilih tidak mengungkapkannya. Ia menegaskan bahwa pihaknya tetap memperhatikan etika pelayanan dalam menangani kasus tersebut.

“Maaf, tidak bisa, Kakak. Kami ada etika pelayanan,” jelasnya.

Pencabutan laporan oleh keluarga pihak yang diduga menjadi korban menjadi perkembangan baru dalam kasus yang menyita perhatian tersebut. Meski demikian, persoalan ini tetap menyangkut perlindungan terhadap anak magang, khususnya mereka yang berada dalam lingkungan kerja pemerintahan dan berpotensi menghadapi relasi kuasa.

BACA JUGA:  Pastikan Daging ASUH, Pemkot Kupang Siapkan Tim Pemeriksa Hewan Qurban di 94 Titik

Pendampingan terhadap pihak yang diduga menjadi korban dinilai penting untuk memastikan hak-haknya terpenuhi, termasuk memberikan ruang aman agar dapat menyampaikan keterangan tanpa tekanan, intimidasi maupun intervensi dari pihak mana pun.

Di sisi lain, dugaan kasus tersebut perlu ditangani secara profesional dan objektif oleh aparat penegak hukum. Pencabutan laporan oleh keluarga tidak serta-merta menghilangkan pentingnya memastikan fakta dan duduk perkara yang sebenarnya, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan lebih lanjut mengenai identitas pejabat yang diduga terlibat, kronologi lengkap peristiwa, maupun perkembangan penanganan kasus tersebut di kepolisian.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Semua pihak perlu menghormati proses hukum hingga terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.