Suarantt.id, Kupang-Rapat Paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ke-80 pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 digelar dengan agenda utama penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTT terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang Sidang Utama Kantor Sekretariat DPRD NTT pada Jumat (19/6/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTT, Emelia Julia Nomleni. Turut mendampingi Wakil Ketua DPRD NTT Fernando Jose Lemos Osorio Soares dan Wakil Ketua DPRD NTT Petrus Berekmans Roby Tulus.
Penyampaian laporan Banggar DPRD NTT disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran, Ana Waha Kolin. Dalam laporannya, Banggar menyampaikan hasil pembahasan secara komprehensif terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah, realisasi pendapatan dan belanja, serta berbagai catatan strategis untuk perbaikan tata kelola keuangan ke depan.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, para anggota DPRD NTT, Plt. Sekretaris Daerah NTT, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Momentum rapat ini menjadi bagian penting dalam proses pengawasan dan evaluasi pelaksanaan APBD oleh DPRD sebagai lembaga legislatif, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan disampaikannya laporan Banggar ini, tahapan selanjutnya akan memasuki proses pengambilan keputusan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025. ***
