Suarantt.id. Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang publikasi dan dokumentasi kegiatan pemerintahan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) yang digelar di Ruang Kerja Biro Adpim Setda Provinsi NTT pada Selasa (14/7/2026). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Biro Adpim.
Pelatihan menghadirkan Kristoforus Ngay sebagai narasumber. Ia merupakan jurnalis senior dari Trans Media yang membagikan pengalaman serta pengetahuan praktis terkait foto dan video jurnalistik.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Yohanes Abrianto Kore, menegaskan bahwa penguatan kapasitas ASN menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.
“Pelatihan ini merupakan investasi bagi peningkatan kualitas kerja. Saya berharap seluruh ASN dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh karena materi yang diperoleh akan sangat mendukung tugas-tugas publikasi dan dokumentasi,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Kristoforus Ngay menjelaskan bahwa personel dokumentasi pemerintah dituntut memiliki kompetensi yang lebih lengkap atau multitasking. Tidak hanya mampu mengambil gambar, tetapi juga memahami proses produksi konten secara menyeluruh.
Menurutnya, seorang personel dokumentasi idealnya memiliki kemampuan sebagai kameramen yang menguasai aspek teknis dan artistik, reporter yang mampu melakukan wawancara dan menulis berita sesuai kaidah jurnalistik, editor yang memahami proses penyuntingan foto dan video, hingga produser yang mampu mengelola tim serta memahami regulasi dan Kode Etik Jurnalistik.
Ia juga menekankan bahwa tantangan di lingkungan pemerintahan tidak hanya pada kemampuan teknis, tetapi juga menjaga profesionalisme sebagai ASN dalam menyajikan informasi kepada publik.
Melalui kegiatan ini, Biro Adpim Setda Provinsi NTT berharap kualitas dokumentasi dan publikasi pemerintah semakin meningkat, sehingga informasi pembangunan dapat disampaikan secara cepat, akurat, dan menarik kepada masyarakat. ***
