Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) memperkuat kapasitas juru bicara, pejabat dan pengelola humas, pengelola komunikasi publik, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi media dan situasi krisis.
Penguatan kapasitas tersebut dilakukan melalui Pelatihan Strategi Media Relations, Manajemen Krisis Komunikasi, Public Speaking, serta Simulasi Wawancara Pers yang berlangsung di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT pada Kamis (24/9/2026).
Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Pemprov NTT bersama SKALA dan Kompas Institute. Pelatihan diarahkan untuk meningkatkan kualitas komunikasi pemerintah, memperkuat keterbukaan informasi publik, serta membangun hubungan profesional antara pemerintah, media dan masyarakat.
Melalui pelatihan tersebut, peserta dibekali kemampuan untuk menyampaikan kebijakan dan program pemerintah secara tepat, akurat, transparan, serta mudah dipahami masyarakat, termasuk ketika pemerintah menghadapi isu atau situasi krisis.
Pelatihan menghadirkan pakar komunikasi sekaligus Brand Strategist Kompas Institute, Tarrence Palar, serta wartawan senior Harian Kompas, Budi Suwarna dan Frans Pati Herin.
Para narasumber memberikan pembekalan praktis mengenai strategi media relations, teknik wawancara, public speaking, storytelling, hingga pengelolaan komunikasi dalam situasi krisis.
Media Relations Dibangun Berbasis Kepercayaan
Tarrence Palar menjelaskan bahwa media relations tidak sekadar menjadi instrumen untuk mempromosikan pemerintah dan program pembangunan. Lebih dari itu, media relations merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dua arah yang berkelanjutan antara pemerintah, jurnalis dan publik.
Menurutnya, pemerintah perlu memberi perhatian serius terhadap sejumlah kondisi ketika menghadapi krisis komunikasi, terutama persoalan yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat, gangguan pelayanan publik, keresahan masyarakat, perhatian media atau regulator, potensi penurunan kepercayaan publik, serta isu yang berkembang cepat dan menjadi viral.
“Dalam situasi krisis, pemerintah harus mampu mengenali tingkat urgensi suatu isu. Ketika menyangkut keselamatan masyarakat, gangguan layanan, atau berpotensi memengaruhi kepercayaan publik, respons komunikasi harus dilakukan secara cepat, tepat, dan berbasis fakta,” jelas Tarrence Palar.
Ia menekankan pentingnya membangun hubungan dengan media berdasarkan kepercayaan, konsistensi informasi, keterbukaan terhadap pertanyaan publik, serta kemampuan menghadirkan data yang relevan.
Juru Bicara Harus Siap Hadapi Berbagai Format Wawancara
Sementara itu, Budi Suwarna membekali peserta mengenai tiga format wawancara yang umum dihadapi pejabat publik, yakni konferensi pers atau press conference, doorstep interview, dan one-on-one interview.
Konferensi pers memiliki karakter resmi dan terstruktur. Sementara doorstep interview berlangsung lebih spontan dan dinamis. Adapun one-on-one interview membutuhkan kesiapan data serta kemampuan narasumber menjelaskan substansi secara lebih mendalam.
Budi menekankan tiga hal penting yang harus dimiliki juru bicara dan pengelola humas.
Pertama, memahami format wawancara dan menyesuaikan kedalaman informasi dengan konteks wawancara.
Kedua, disiplin terhadap etika dan data. Juru bicara tidak boleh menyampaikan informasi yang belum terverifikasi.
Ketiga, mampu mengendalikan narasi ketika menghadapi isu atau krisis.
“Juru bicara harus memahami format wawancara, disiplin terhadap etika dan data, serta mampu mengendalikan narasi ketika menghadapi isu atau krisis. Jika informasi belum terverifikasi, jangan berspekulasi. Berikan penjelasan yang rasional dan pastikan publik mengetahui kapan informasi resmi akan disampaikan,” tegas Budi Suwarna.
Satu Fakta, Satu Sikap, Satu Arah
Dalam pelatihan tersebut, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai manajemen krisis komunikasi, terutama menghadapi perkembangan isu di ruang digital yang berlangsung cepat dan berpotensi menjadi viral.
Salah satu prinsip yang diperkenalkan adalah “Satu Fakta, Satu Sikap, Satu Arah.”
Prinsip tersebut menekankan pentingnya seluruh unsur pemerintah menggunakan basis data yang sama, memiliki sikap komunikasi yang terkoordinasi, serta menyampaikan pesan yang sejalan dan berorientasi pada kepentingan publik.
Peserta juga diperkenalkan pada prinsip Golden Rule, yakni bahwa diam secara strategis lebih baik daripada menyampaikan informasi yang keliru.
Namun, diam secara strategis bukan berarti pemerintah menghindari komunikasi. Prinsip tersebut menekankan perlunya waktu untuk melakukan verifikasi fakta, konsolidasi data, dan menyiapkan pesan resmi sebelum informasi disampaikan kepada masyarakat.
Respons terhadap krisis dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari identifikasi dan pemantauan isu, konsolidasi fakta dan pesan kunci, hingga penguatan pemahaman publik melalui komunikasi yang berorientasi pada edukasi dan solusi.
Peserta juga membahas pendekatan Fight, Freeze, dan Flee dalam membaca situasi krisis dan menentukan respons komunikasi yang sesuai.
Pendekatan Fight-Offensive, misalnya, dapat diterapkan ketika pemerintah perlu mengakui kesalahan, menyampaikan permohonan maaf, dan segera mengambil langkah pemulihan apabila terjadi kelalaian atau insiden.
Sementara Fight-Defensive dapat digunakan ketika pemerintah menghadapi disinformasi atau informasi keliru dengan memberikan klarifikasi berdasarkan fakta dan data yang telah terverifikasi.
Optimalkan Kanal Digital Pemerintah
Pelatihan juga mendorong Pemprov NTT mengoptimalkan aset digital resmi pemerintah, termasuk portal dan kanal media sosial resmi, sebagai sarana menyampaikan informasi mengenai pembangunan, pelayanan publik, program strategis daerah, penguatan UMKM lokal, hingga peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pajak daerah.
Peserta didorong tidak hanya menyampaikan informasi secara administratif, tetapi juga mengembangkan storytelling berbasis data.
Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pemerintah diharapkan dapat dipahami masyarakat melalui konteks, manfaat, dampak, serta pengalaman nyata yang dirasakan masyarakat.
Pada sesi public speaking, peserta dibekali teknik menyampaikan pesan secara ringkas, terstruktur dan komunikatif.
Pejabat publik juga didorong mampu mengendalikan nada suara, bahasa tubuh, pemilihan kata, serta membangun pesan utama yang dapat disampaikan secara efektif dalam waktu singkat.
Pendekatan komunikasi pemerintah pun diarahkan dari pola penyampaian satu arah menuju komunikasi publik yang lebih dialogis, interaktif, terbuka dan bermartabat.
Melalui kolaborasi bersama SKALA dan Kompas Institute, Pemprov NTT menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme aparatur dalam mengelola komunikasi publik.
Penguatan kapasitas tersebut diharapkan dapat mempererat sinergi antara pemerintah, media dan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
