Suarantt.id, Kupang-Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Pemerintah Provinsi NTT terus memperkuat sinergi dalam mendukung pelaksanaan dan evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Upaya ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG se-Provinsi NTT yang diselenggarakan di Hotel Aston Kupang pada Kamis (30/10/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, yang sekaligus memberikan sambutan, serta Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira B. Kale, bersama para kepala BPS kabupaten/kota se-NTT.
Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG ini bertujuan menangkap umpan balik dari berbagai pihak, mulai dari siswa sebagai penerima program, orang tua, hingga pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Data yang dihasilkan diharapkan menjadi dasar penting dalam pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan kebijakan pelaksanaan program MBG di NTT.
Gubernur: Program Harus Berbasis Data dan Transparansi
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menyampaikan apresiasi tinggi kepada BPS NTT yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penyediaan data dan analisis pembangunan. Ia menegaskan, keberhasilan program Makanan Bergizi Gratis sangat bergantung pada sistem pelaksanaan yang terukur, transparan, dan berbasis data.
“Program MBG akan berhasil jika dijalankan secara terukur, transparan, dan berbasis data. Di sinilah peran BPS menjadi sangat penting,” ujar Gubernur Melki.
Ia menjelaskan bahwa hasil survei ini akan membantu pemerintah melihat sejauh mana program telah menjangkau anak-anak sekolah, meningkatkan asupan gizi, serta berkontribusi terhadap kehadiran siswa dan perekonomian masyarakat sekitar.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan hasil survei akan menjadi bahan evaluasi objektif dan dasar perbaikan kebijakan, mulai dari tata kelola logistik, kualitas bahan pangan, hingga keterlibatan penyedia lokal.
“Kerja BPS kalau akurat, sangat berpengaruh pada kebijakan yang akan kami ambil. Saya adalah orang yang percaya data, dan tentunya percaya BPS,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi NTT, lanjutnya, akan terus mendukung kegiatan BPS, khususnya dalam memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan efektif demi peningkatan kesejahteraan dan masa depan masyarakat NTT.
BPS NTT: Survei Jadi Tolok Ukur Kualitas Pelaksanaan Program
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira B. Kale, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa pelaksanaan survei ini merupakan momentum penting untuk memastikan kualitas dan dampak nyata dari Program MBG terhadap anak-anak sekolah dan masyarakat.
Ia juga menyoroti pengalaman implementasi program serupa di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Brasil, yang berhasil mengintegrasikan program pangan bergizi dengan dukungan petani lokal serta pendidikan gizi di sekolah.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komunikasi yang intensif, sinkronisasi data dan strategi, serta komitmen bersama antara BPS dan pemerintah daerah,” ujar Matamira.
Survei yang dilaksanakan dalam dua tahap sepanjang Juli hingga November 2025 mencakup berbagai indikator, seperti perubahan pola konsumsi gizi seimbang, persepsi penerima manfaat, pergeseran pengeluaran rumah tangga, hingga dampak sosial ekonomi di tingkat lokal.
Secara nasional, hingga September 2025, program MBG telah menyalurkan lebih dari 1,1 miliar porsi makanan bergizi melalui 9.406 Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) dengan melibatkan lebih dari 337 ribu pekerja, dan menyerap anggaran sekitar Rp19,3 triliun.
Di Provinsi NTT sendiri, telah berdiri 32 SPPG yang tersebar di 15 kabupaten/kota, dengan konsentrasi tertinggi di Kota Kupang. Sebanyak 76,2 persen SPPG telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sebagian besar menggunakan dapur mandiri.
Dampak Positif dan Tantangan Implementasi
Hasil survei menunjukkan, pelaksanaan program MBG di NTT telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan gizi anak sekolah serta menjadi stimulus ekonomi lokal, terutama dengan keterlibatan pelaku usaha dan penyedia bahan pangan daerah.
Selain itu, sebagian besar limbah padat dari sisa makanan telah dimanfaatkan kembali secara produktif, sementara pengelolaan limbah cair dilakukan dengan cara sederhana di tingkat lokal.
Namun demikian, beberapa tantangan masih perlu diperhatikan, antara lain keterbatasan infrastruktur, pasokan bahan baku, serta kapasitas modal bagi penyedia pangan lokal.
Matamira menegaskan, hasil survei ini akan menjadi referensi utama bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pelaksanaan dan keberlanjutan Program Makanan Bergizi Gratis di masa mendatang.
Menuju NTT yang Sehat dan Sejahtera
Melalui kolaborasi erat antara BPS dan Pemerintah Provinsi NTT, diharapkan program nasional ini dapat dijalankan dengan lebih efektif, akuntabel, dan sesuai kebutuhan daerah. Data yang dihasilkan dari survei akan menjadi pijakan kuat dalam memastikan setiap anak sekolah di NTT mendapatkan asupan gizi seimbang serta peluang pendidikan yang lebih baik.
“Dengan data yang akurat, kita bukan hanya memberi makan, tetapi juga membangun generasi yang sehat, cerdas, dan sejahtera,” tutup Gubernur Melki. ***
