Suarantt.id, Kupang-Sebanyak 30 anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mengikuti kegiatan pendalaman tugas dan bimbingan teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Timurndi Hotel Aston Kupang pada Kamis, 12 Maret 2026.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas dan pemahaman para anggota legislatif dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Dan kegiatan ini berlangsung selama 4 hari dari Rabu, 11 hingga Sabtu, 14 Maret 2026.
Kepala BPSDMD Provinsi NTT, Henderina S. Laiskodat, dalam pemaparannya menekankan pentingnya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Menurutnya, pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang memudahkan, bukan mempersulit masyarakat.
“Pelayanan yang berorientasi pada masyarakat adalah birokrasi yang baik. Pemerintah harus menghadirkan layanan yang memudahkan masyarakat, bukan justru menambah kerumitan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, masyarakat harus menjadi pusat dari setiap keputusan dan desain layanan pemerintah. Di era digital saat ini, pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien melalui pemanfaatan teknologi.
Menurut Henderina, sistem pelayanan digital memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah tanpa harus datang langsung ke kantor. Cukup melalui telepon genggam atau perangkat berbasis Android, masyarakat sudah bisa mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.
“Dengan sistem pelayanan digital, proses pelayanan bisa lebih cepat, transparan, dan menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terpencil. Masyarakat tidak perlu datang ke kantor pemerintah, cukup menggunakan telepon genggam untuk mengakses layanan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya integrasi data dalam sistem pelayanan pemerintahan. Menurutnya, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah belum terintegrasinya berbagai data antarinstansi, sehingga inovasi dalam pelayanan digital perlu terus dikembangkan.
Selain itu, Henderina menekankan pentingnya pelayanan publik yang inklusif, terutama bagi perempuan dan anak. Ia mengingatkan bahwa budaya patriarki yang masih kuat di sebagian masyarakat tidak boleh menjadi penghalang dalam memberikan perlindungan dan pelayanan yang adil bagi semua kelompok.
Ia pun mengapresiasi meningkatnya keterlibatan perempuan di lembaga legislatif, termasuk di DPRD TTU yang kini memiliki empat anggota perempuan.
“Ini perkembangan yang baik. Kehadiran perempuan di lembaga legislatif sangat penting, terutama untuk memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak,” katanya.
Melalui kegiatan pendalaman tugas dan Bimtek ini, diharapkan para anggota DPRD TTU dapat semakin memahami peran strategis mereka dalam mendorong kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. ***
