Suarantt.id, Kupang-Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan bahwa masa depan bangsa sesungguhnya dimulai dari hal yang paling sederhana, yakni makanan yang dikonsumsi anak-anak setiap hari.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Dialog bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dalam rangka Percepatan Perolehan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di Hotel Aston Kupang pada Kamis (12/3/26).
Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan di bidang kesehatan dan gizi, termasuk Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3 Badan Gizi Nasional, Ranto. Hadir pula Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, serta sejumlah kepala dinas kesehatan kabupaten lain di NTT yang mengikuti secara virtual.
Turut hadir perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Denpasar untuk wilayah Bali, NTT dan NTB, para koordinator regional dan wilayah Provinsi NTT, serta para Ketua Yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Provinsi NTT.
Dalam sambutannya, Christian Widodo menyampaikan apresiasi kepada Badan Gizi Nasional yang telah menginisiasi dialog tersebut. Menurutnya, forum tersebut sangat penting untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program nasional, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Dia mengatakan, pembahasan mengenai masa depan bangsa sering kali diwarnai dengan narasi besar seperti pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Namun, menurutnya fondasi utama masa depan bangsa justru dimulai dari pemenuhan gizi anak-anak.
“Dalam sepiring makanan anak-anak kita, sesungguhnya tersimpan harapan bangsa. Makanan yang sehat adalah fondasi lahirnya generasi yang kuat dan bermartabat,” ujarnya.
Sebagai seorang dokter, Christian menegaskan bahwa kualitas nutrisi sangat menentukan tumbuh kembang manusia. Nutrisi yang baik tidak hanya mempengaruhi kekuatan fisik, tetapi juga perkembangan kognitif dan kemampuan berpikir anak. Karena itu, program Makan Bergizi Gratis dinilai bukan sekadar program pemberian makanan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan generasi.
Namun demikian, ia menekankan bahwa makanan sehat tidak hanya dilihat dari kandungan gizinya, tetapi juga harus aman dan higienis. Dalam konteks tersebut, keberadaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi sangat penting untuk memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat.
“Bagi saya, SLHS bukan sekadar dokumen administrasi. Di dalamnya ada jaminan kepercayaan kepada masyarakat dan tanggung jawab moral bahwa makanan yang disajikan benar-benar aman untuk dikonsumsi,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Christian juga memaparkan capaian Kota Kupang dalam penerbitan SLHS bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga 11 Maret 2026, dari total 36 SPPG yang ada di Kota Kupang, sebanyak 34 unit telah memperoleh SLHS.
Dua SPPG lainnya saat ini masih dalam proses, masing-masing satu menunggu hasil laboratorium dan satu lagi dalam tahap pemberkasan. Menurutnya, jika dihitung secara persentase, capaian tersebut berpotensi menjadi salah satu yang tertinggi.
Dirinya menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran aktif Dinas Kesehatan Kota Kupang yang diminta untuk bersikap responsif, komunikatif, dan proaktif dalam mendampingi pengelola SPPG, termasuk dengan pendekatan jemput bola untuk mempercepat proses sertifikasi.
Christian berharap dialog tersebut tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga mampu menghasilkan solusi nyata bagi berbagai tantangan di setiap daerah.
“Setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda. Namun ketika kita duduk bersama seperti ini, biasanya selalu ada solusi. Perbedaan itu justru bisa menjadi harmoni untuk bergerak bersama mencapai tujuan yang sama,” katanya.
Di akhir sambutannya, ia juga menyoroti pentingnya perluasan cakupan Program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak di posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Menurutnya, cakupan program tersebut di Kota Kupang masih perlu ditingkatkan karena memiliki peran penting dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Capaian di sekolah sudah baik, tetapi untuk posyandu dan PAUD masih perlu perhatian khusus. Ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan upaya pencegahan stunting,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3 Badan Gizi Nasional, Ranto, menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok sasaran prioritas.
Ia menegaskan bahwa aspek keamanan pangan serta kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi menjadi syarat utama dalam pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu, Badan Gizi Nasional mendorong percepatan kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi di setiap SPPG.
Secara nasional, jumlah SPPG di Indonesia saat ini telah mencapai sekitar 25 ribu unit. Sementara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari rencana pembangunan 585 dapur SPPG, saat ini telah berdiri 242 unit atau sekitar 42 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 114 unit telah memiliki SLHS atau hampir 50 persen.
Badan Gizi Nasional menargetkan pada tahun 2026 seluruh SPPG di Provinsi NTT telah memiliki SLHS sehingga penyelenggaraan layanan Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih berkualitas, higienis, dan terjamin keamanannya. ***
