Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena memaparkan perkembangan penanganan bencana gempa bumi di Flores dalam Rapat Paripurna ke-85 Masa Persidangan III DPRD Provinsi NTT pada Senin (24/8/2026).
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi NTT. Pemaparan Gubernur disampaikan sebagai respons atas apresiasi Anggota DPRD NTT Alex Afong terhadap langkah pemerintah dalam menangani dampak gempa sekaligus permintaan penjelasan mengenai upaya memastikan masyarakat terdampak memperoleh penanganan dan bantuan.
Gubernur Melki mengatakan penanganan bencana gempa Flores menunjukkan kuatnya semangat gotong royong antara masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, Polri, serta berbagai pihak lainnya.
“Penanganan gempa Flores ini menunjukkan bahwa gotong royong kita sebagai sesama orang NTT dan sebagai sesama keluarga besar orang Indonesia, berjalan dengan baik,” ujar Melki.
Menurutnya, sejak hari pertama gempa pada 15 Agustus 2026, berbagai bantuan dan upaya penanganan telah bergerak ke sejumlah wilayah terdampak. Koordinasi antarinstansi juga terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran.
Pemprov NTT menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari dan akan terus mengevaluasinya hingga 28 Agustus 2026. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan serta informasi resmi dari BMKG terkait aktivitas kegempaan.
Melki menyebut kondisi masyarakat di sejumlah wilayah mulai berangsur stabil. Bahkan, beberapa titik pengungsian di Kabupaten Sikka mulai dikurangi karena sebagian warga yang rumahnya dinyatakan aman telah kembali ke rumah dan beraktivitas.
“Sebagai contoh, misalnya kemarin di Sikka, beberapa tenda pengungsian yang dibuat di beberapa titik sudah mulai dibongkar. Jadi, masyarakat yang merasa sudah bisa beraktivitas dan kalau rumahnya tidak ada kendala, sudah kembali ke rumah,” ungkapnya.
Meski demikian, Gubernur menegaskan bahwa kepulangan warga harus didahului dengan verifikasi kondisi rumah. Pemerintah perlu memastikan bangunan yang kembali dihuni benar-benar aman bagi masyarakat.
“Yang penting menurut saya adalah rumahnya. Kita mesti melakukan review dulu, apakah masih layak ditempati atau tidak layak ditempati,” jelasnya.
Bagi rumah yang tidak lagi layak dihuni, pemerintah menyiapkan skema hunian sementara (huntara) melalui Kementerian Pekerjaan Umum selama proses pemulihan dan pembangunan kembali berlangsung.
Tiga Mekanisme Percepatan Distribusi Bantuan
Gubernur juga menyoroti tantangan distribusi bantuan, terutama ke wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Keterbatasan relawan dan kondisi geografis membuat distribusi logistik membutuhkan strategi khusus.
Untuk itu, Pemprov NTT menyiapkan tiga mekanisme percepatan distribusi bantuan.
Pertama, melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang memiliki kendaraan roda dua, termasuk sepeda motor trail, untuk membawa bantuan ke wilayah yang sulit dijangkau kendaraan biasa.
Kedua, pemerintah dapat menggunakan jasa ojek maupun kendaraan pikap milik masyarakat setempat. Warga lokal dinilai lebih memahami medan dan jalur menuju kampung-kampung terpencil.
“Kalau bisa, kita pakai ojek ataupun pikap. Nanti yang bayar BNPB dan sudah sepakat BNPB akan bayar kalau memang itu dilakukan,” ungkap Melki.
Ketiga, Pemprov NTT menerapkan mekanisme “ambil dulu, bayar kemudian” dengan sistem akuntansi keuangan yang telah disiapkan. Mekanisme tersebut bertujuan memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi meskipun bantuan pemerintah belum tiba di suatu wilayah.
“Tidak boleh ada warga yang tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur dengan baik hanya karena pemerintah belum sampai, dan itu akan ditangani oleh Pemprov NTT,” tegasnya.
Menurut Melki, mekanisme tersebut telah mulai diterapkan di Kabupaten Nagekeo dan Ngada dan selanjutnya akan diperluas ke wilayah terdampak lainnya.
Akurasi Data Jadi Kunci Pemulihan
Memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, Gubernur menekankan pentingnya akurasi data kerusakan. Pendataan mencakup rumah warga, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, infrastruktur pemerintahan, serta fasilitas umum lainnya.
Ia meminta DPRD, pemerintah kabupaten, perangkat daerah, dan masyarakat bersama-sama memastikan data kerusakan yang disampaikan kepada pemerintah pusat sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Kita sama-sama bantu pastikan bahwa data yang masuk itu seakurat mungkin,” ujarnya.
Melki menilai data yang akurat menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan kembali wilayah yang terdampak gempa.
Dukungan terhadap langkah pemerintah juga disampaikan Wakil Ketua I DPRD Provinsi NTT Fernando Soares. Ia mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan Gubernur bersama jajaran pemerintah dalam menangani dampak gempa bumi di Flores.
“Luar biasa, kami apresiasi semua langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Gubernur,” ujar Fernando.
Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD NTT diharapkan dapat memperkuat penanganan bencana, mulai dari distribusi bantuan, verifikasi kondisi rumah, pendataan kerusakan hingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Rapat Paripurna ke-85 tersebut juga memiliki agenda utama Penetapan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama mengenai Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. ***
