Suarantt.id, Kupang-Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, meminta Menteri Keuangan memberikan dukungan pembiayaan berupa pinjaman dana segar sebesar Rp1 triliun kepada Bank NTT.
Menurut Charlie, dana tersebut nantinya dapat disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) serta 22 pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.
Permintaan tersebut disampaikan di tengah sorotan terhadap kebijakan penyaluran dana pemerintah melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Charlie menilai keberadaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) seperti Bank NTT memiliki fungsi strategis yang sulit digantikan oleh bank Himbara, terutama dalam melayani kebutuhan masyarakat dan pemerintah hingga wilayah pelosok.
“Pertama, bank Himbara itu tidak punya jaringan kantor seperti BPD-BPD yang ada. Bagaimana dia mau melayani pembayaran gaji ASN kalau di daerah terpencil?” ujar Charlie kepada wartawan usai mengikuti rapat paripurna DPRD NTT pada Senin, 7 September 2026.
Ia menegaskan, jaringan kantor Bank NTT yang tersebar hingga daerah menjadi salah satu kekuatan utama dalam memberikan pelayanan perbankan kepada pemerintah daerah maupun masyarakat.
Selain persoalan jaringan, Charlie juga menyoroti karakteristik nasabah ASN di daerah yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem perbankan daerah.
Menurutnya, banyak ASN memiliki fasilitas pinjaman di bank. Jika terjadi perubahan pola penyaluran gaji maupun pembiayaan, hal tersebut berpotensi memengaruhi kualitas kredit dan menimbulkan persoalan baru.
Charlie juga menilai gaji ASN merupakan salah satu sumber likuiditas penting bagi bank daerah. Dana tersebut dapat kembali disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat dan pelaku usaha di daerah.
“Gaji ASN itu merupakan sumber likuiditas. Bisa menyalurkan lagi pinjaman-pinjaman kepada masyarakat di daerah tersebut,” katanya.
Karena itu, Charlie menyebut para direktur utama BPD menyuarakan keberatan terhadap skema yang dinilai dapat mengurangi peran bank daerah dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
“Singkat cerita, kami semua dirut BPD itu protes. Ini harusnya dihentikan,” tegasnya.
Di sisi lain, Charlie menawarkan alternatif agar dana pemerintah tetap memberikan dampak langsung terhadap pembangunan daerah melalui BPD.
Ia berharap Kementerian Keuangan dapat mempertimbangkan pemberian pinjaman dana segar sebesar Rp1 triliun kepada Bank NTT.
Dana tersebut, kata dia, akan diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan Pemerintah Provinsi NTT dan 22 kabupaten/kota, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan skema tersebut, Bank NTT tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga menjadi instrumen penggerak pembangunan ekonomi daerah.
Charlie menilai penguatan BPD merupakan pilihan strategis karena bank daerah memiliki kedekatan dengan pemerintah daerah, ASN, pelaku UMKM, hingga masyarakat di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan perbankan nasional.
Bank NTT sendiri, kata Charlie, telah menyiapkan berbagai langkah untuk menghadapi kondisi ekonomi masyarakat, termasuk memberikan keringanan pembayaran bagi nasabah yang membutuhkan.
“Kita sudah persiapkan untuk memberikan keringanan pembayaran,” ujarnya.
Menurut Charlie, penguatan fungsi BPD seharusnya menjadi perhatian pemerintah pusat agar perputaran dana pemerintah dapat memberikan efek ekonomi yang lebih besar di daerah.
Permintaan Rp1 triliun tersebut pun menjadi bagian dari upaya Bank NTT untuk memperkuat kapasitas pembiayaan sekaligus memastikan dana pemerintah dapat kembali berputar dan memberikan manfaat langsung bagi pembangunan serta masyarakat NTT. ***
