Suarantt.id, Kupang-Gempa Flores tidak hanya meninggalkan kerusakan infrastruktur dan duka bagi masyarakat, tetapi mulai memberikan tekanan nyata terhadap perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT).
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, Flores merupakan salah satu roda penggerak utama perekonomian NTT. Karena itu, ketika jalur logistik terputus, lahan pertanian mengalami kerusakan dan aktivitas pasar terganggu, dampaknya dapat merembet ke rantai pasok serta aktivitas ekonomi di seluruh wilayah NTT.
Hal tersebut disampaikan Melki dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Perekonomian Daerah ke-VII yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Strategi Pemulihan Ekonomi Pascagempa Flores”, yang digelar Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT di Hotel Harper Kupang pada Jumat (4/9/2026).
“Gempa Flores tidak hanya meninggalkan duka mendalam dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga memberikan guncangan nyata pada stabilitas ekonomi kita,” tegas Melki.
Menurutnya, terdapat dua tantangan besar yang harus segera diantisipasi pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, yakni potensi peningkatan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Inflasi Mulai Naik, Distribusi Pangan Harus Dijaga
Melki menyebut inflasi NTT pada Agustus 2026 berada di angka 2,59 persen secara tahunan (year-on-year). Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1 persen, namun meningkat dibandingkan Juli 2026 yang tercatat sebesar 2,43 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian di tengah dampak gempa yang berpotensi mengganggu distribusi barang dan pasokan komoditas pangan.
Menurut Melki, gangguan jalur distribusi dapat memicu kelangkaan barang sekaligus mendorong kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Jika tidak segera diantisipasi, kondisi itu berpotensi menekan daya beli masyarakat.
Karena itu, Pemprov NTT diminta memastikan distribusi barang tetap berjalan dan ketersediaan komoditas pangan tetap terjaga, khususnya di wilayah yang terdampak bencana.
Pertumbuhan Ekonomi Terancam Melambat
Selain inflasi, pemerintah juga menghadapi tantangan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi NTT setelah gempa Flores.
Ekonomi NTT pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh 5,01 persen secara year-on-year. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi, yakni 18,38 persen.
Sementara itu, struktur ekonomi NTT masih didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 29,40 persen.
Melki mengatakan, dampak gempa berpotensi menekan sejumlah sektor produktif yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi NTT sepanjang 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 4,94 hingga 5,54 persen. Namun, target tersebut dapat menghadapi tekanan apabila proses pemulihan pascabencana berjalan lambat.
“Apabila proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai harapan, target pertumbuhan ekonomi NTT pada kisaran 4,9 hingga 5,1 persen masih dapat dijaga,” ujarnya.
Infrastruktur Jadi Kunci Pemulihan
Melki menegaskan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur menjadi salah satu kunci untuk mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat.
Jalan, jembatan serta jalur distribusi logistik yang rusak harus segera dipulihkan. Selain jalur darat, optimalisasi jalur logistik laut juga dinilai penting untuk memastikan arus barang tetap bergerak di tengah kondisi pascabencana.
Menurut Melki, semakin cepat konektivitas kembali normal, semakin besar peluang masyarakat dan pelaku usaha untuk kembali menjalankan aktivitas ekonomi.
“Seluruh pihak harus bekerja bersama agar perlambatan sektor-sektor produktif akibat bencana tidak semakin menekan target pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
UMKM dan Ekonomi Rakyat Harus Segera Dihidupkan
Gubernur Melki juga menaruh perhatian serius terhadap kondisi UMKM, pasar tradisional dan sektor informal yang terdampak gempa.
Pendataan kerusakan aset usaha, kebutuhan modal serta dampak ekonomi terhadap masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Pemerintah juga perlu menyiapkan dukungan pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus membantu pemulihan modal usaha mikro.
Melki mendorong koordinasi dengan lembaga keuangan agar masyarakat dan pelaku usaha terdampak memperoleh ruang relaksasi maupun penyesuaian kewajiban kredit.
Pada tahap rehabilitasi, UMKM dinilai harus menjadi salah satu sektor prioritas. Pendampingan usaha, pelatihan pengelolaan keuangan, pemasaran digital serta akses permodalan dengan skema yang lebih ringan diperlukan agar pelaku usaha dapat kembali bangkit.
Dukungan peralatan kerja bagi petani, nelayan dan pelaku usaha kecil juga dinilai penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
Melki: Bencana Harus Jadi Momentum Membangun Ekonomi Lebih Tangguh
Melki menegaskan, pemulihan pascagempa tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Lebih dari itu, pemerintah harus membangun sistem ekonomi yang lebih tangguh dan mampu menghadapi risiko bencana di masa depan.
Diversifikasi ekonomi, pengembangan keterampilan masyarakat, perlindungan terhadap risiko usaha serta penerapan standar bangunan yang lebih aman terhadap bencana harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang.
“Kita harus mampu mengubah tantangan bencana ini menjadi momentum untuk membangun sistem ekonomi NTT yang lebih tangguh dan resilien terhadap ancaman bencana di masa depan,” ujar Melki.
Ia menegaskan, Pemprov NTT tidak dapat bekerja sendiri. Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, instansi vertikal, akademisi, dunia usaha, perbankan, pemerintah kabupaten dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus memastikan forum ini menghasilkan rumusan yang konkret dan aplikatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak,” tegasnya.
Melki berharap hasil rapat koordinasi dan FGD tersebut dapat menjadi peta jalan bersama untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak sekaligus menjaga stabilitas perekonomian NTT secara keseluruhan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo, pimpinan perbankan dan instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, pimpinan perangkat daerah Provinsi NTT serta insan pers.
