Suarantt.id, Kupang-Persiapan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXVIII Tahun 2028 mulai digenjot. Komisi V DPRD NTT menyetujui pergeseran anggaran sebesar Rp1 miliar untuk Dinas Pemuda dan Olahraga (PPO) Provinsi NTT guna mendukung tahapan persiapan menuju ajang olahraga nasional tersebut.
Keputusan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPRD NTT bersama Dinas PPO NTT, RSUD Prof. W.Z. Johannes Kupang, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi NTT pada Kamis (3/9/2026).
RDP membahas pergeseran anggaran mendahului perubahan pada sejumlah perangkat daerah. Selain Dinas PPO, pembahasan juga menyentuh kebutuhan anggaran RSUD Prof. W.Z. Johannes Kupang danBiro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT.
Rapat dipimpin Ketua Komisi V DPRD NTT Muhammad Syafrudin Pua Rake, didampingi Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT Winston Neil Rondo dan Agustinus Nahak serta anggota Komisi V DPRD NTT.
PON 2028 Disiapkan dengan Anggaran Rp250 Miliar
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Agustinus Nahak, mengatakan penyelenggaraan PON XXVIII membutuhkan persiapan dan dukungan anggaran yang besar. Menurutnya, dukungan dari APBD Provinsi NTT telah dirancang dalam tiga tahap.
“Untuk penyelenggaraan PON didukung melalui APBD I, dibagi dalam tiga tahap. Tahap I dan II masing-masing Rp75 miliar, sedangkan tahap III sebesar Rp100 miliar. Selain itu, ada juga dukungan anggaran dari 22 kabupaten/kota,” ujar Agustinus.
Dengan skema tersebut, total dukungan APBD Provinsi NTT untuk PON XXVIII mencapai Rp250 miliar.
Besarnya anggaran tersebut menjadi perhatian karena persiapan PON bukan hanya berkaitan dengan pelaksanaan pertandingan, tetapi juga menyangkut kebutuhan teknis, fasilitas, pembinaan atlet, transportasi, akomodasi hingga sumber daya manusia.
Di sisi lain, DPRD NTT menegaskan bahwa besarnya anggaran PON harus tetap berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
RSUD Dapat Rp5 Miliar, Rumah Ibadah Rp1 Miliar
Dalam RDP tersebut, Komisi V DPRD NTT juga membahas sejumlah kebutuhan anggaran di sektor pelayanan publik.
Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT mendapatkan tambahan alokasi Rp1 miliar untuk rehabilitasi rumah ibadah, termasuk di wilayah yang terdampak gempa maupun daerah lainnya.
Sementara itu, RSUD Prof. W.Z. Johannes Kupang memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp5 miliar untuk pengadaan obat-obatan.
Agustinus menegaskan, pembahasan anggaran daerah tidak boleh hanya berfokus pada persiapan PON. Kesiapan menjadi tuan rumah event olahraga nasional harus berjalan seimbang dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Dinas PPO: Persiapan PON Tak Bisa Dilakukan Mendadak
Kepala Dinas PPO Provinsi NTT, Alfonsus Theodorus, mengatakan tambahan anggaran Rp1 miliar yang disepakati dalam RDP menjadi bagian dari langkah strategis untuk mempersiapkan NTT menghadapi PON XXVIII 2028.
Menurut Alfonsus, kebutuhan penyelenggaraan PON sangat kompleks dan tidak hanya berkaitan dengan pertandingan.
“Untuk biaya penyelenggaraan sangat banyak, baik untuk wasit, akomodasi, transportasi, publikasi, sumber daya manusia, kurang lebih ada 12 item sehingga alokasi anggaran setiap cabang olahraga cukup tinggi,” ujarnya.
Karena itu, menurut dia, kebutuhan anggaran harus mulai dipersiapkan sejak jauh hari agar tidak terjadi penumpukan kebutuhan ketika pelaksanaan PON semakin dekat.
“RDP hari ini untuk menjawab kebutuhan PON 2028 dan hal ini juga sebagai solusi fiskal di tahun 2027,” kata Alfonsus.
Ia juga memastikan pengadaan alat olahraga telah dialokasikan melalui anggaran reguler. Dengan demikian, tambahan Rp1 miliar yang dibahas dalam RDP tidak semata-mata diarahkan untuk pengadaan peralatan olahraga, tetapi mendukung berbagai kebutuhan persiapan PON.
Media Diminta Kawal Persiapan PON
Dinas PPO NTT juga menekankan pentingnya keterlibatan media dalam mengawal persiapan PON XXVIII 2028.
Alfonsus menyebut dukungan terhadap media telah disiapkan, baik untuk media cetak, televisi maupun media elektronik.
Menurutnya, media tidak hanya berperan dalam menyebarluaskan informasi mengenai persiapan PON, tetapi juga memiliki fungsi kontrol sosial terhadap pembangunan daerah.
“Mari kita sinergi bersama dan optimalkan peran masing-masing, sukseskan Pekan Olahraga Nasional ke-28. Media massa sebagai alat kontrol dan memiliki peran strategis untuk meningkatkan pembangunan daerah,” tegasnya.
Dengan dukungan anggaran Rp250 miliar dari APBD Provinsi NTT yang disiapkan secara bertahap serta tambahan Rp1 miliar untuk kebutuhan persiapan, pemerintah daerah kini dituntut memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan persiapan PON yang matang, transparan dan mampu membawa nama NTT sebagai tuan rumah dengan baik.
