Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pendidikan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.064.792.206.000. Meski anggaran yang digelontorkan mencapai lebih dari Rp1 triliun, persoalan akses dan mutu pendidikan di NTT masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Komisi X DPR RI dengan Pemerintah Provinsi NTT yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur NTT, Rabu (22/4/2026).
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengakui bahwa kondisi pendidikan di wilayahnya masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi infrastruktur, akses, maupun biaya pendidikan.
“Kami akui, kondisi pendidikan di banyak wilayah masih belum memenuhi standar. Akses sekolah, sarana prasarana, hingga biaya pendidikan tinggi masih menjadi kendala utama,” ujarnya.
Menurutnya, karakteristik NTT sebagai provinsi kepulauan menjadi tantangan utama dalam pemerataan layanan pendidikan. Kondisi geografis yang tersebar di berbagai pulau membuat akses pendidikan belum merata di seluruh wilayah.
“Posisi geografis kita membuat pemerataan pendidikan menjadi tidak mudah. Ini menjadi tantangan serius yang belum sepenuhnya teratasi,” tegasnya.
Gubernur Melki juga menekankan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak boleh hanya berfokus pada angka statistik, tetapi harus diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan yang nyata dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai IPM hanya menjadi angka. Yang kita kejar adalah kualitas manusia yang benar-benar meningkat,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses, H. Lalu Hardian Irfani, menyampaikan bahwa meskipun terdapat tren perbaikan di sektor pendidikan, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil di NTT masih cukup signifikan.
Berdasarkan data tahun 2025, Harapan Lama Sekolah (HLS) di NTT mencapai 13,34 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) baru berada di angka 8,22 tahun, masih di bawah rata-rata nasional sebesar 9,07 tahun.
“Artinya, secara rata-rata, anak-anak di NTT kehilangan hampir satu tahun masa belajar dibandingkan daerah lain,” jelasnya.
Di bidang literasi, NTT mencatatkan capaian positif dengan tingkat kegemaran membaca tertinggi di Indonesia. Namun demikian, kemampuan literasi dasar siswa masih tergolong rendah, dengan lebih dari 25 persen siswa SMA berada pada kategori literasi rendah.
Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai program strategis, termasuk revitalisasi sekolah, evaluasi penyaluran DAK, implementasi kebijakan pendidikan dasar tanpa biaya, serta pembenahan sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Selain sektor pendidikan, pertemuan tersebut juga membahas isu kebudayaan, perpustakaan, pemuda dan olahraga, termasuk kesiapan NTT sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 bersama NTB.
Wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma, turut menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat memberikan dukungan konkret, terutama dalam peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan sumber daya manusia di NTT, sehingga anggaran yang besar dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. ***
