Suarantt.id, Kupang-Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Simson Polin, menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Sabu Raijua.
Hal tersebut disampaikan Simson Polin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD NTT bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Ia menegaskan bahwa pembangunan dan perbaikan jalan nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga harus menjadi perhatian serius negara, terutama di wilayah kepulauan.
Salah satu usulan utama adalah pembangunan Jembatan Usu di Desa Dayama, Kecamatan Rinduleko, Kabupaten Rote Ndao. Simson mengungkapkan, selama ini anak-anak sekolah dan masyarakat setempat harus menyeberang menggunakan perahu atau sampan untuk beraktivitas, kondisi yang kerap menimbulkan risiko keselamatan dan telah beberapa kali menelan insiden.
“Ini bukan soal proyek semata, tapi soal keselamatan dan hak dasar masyarakat. Anak-anak ke sekolah masih harus naik sampan,” tegas Ketua DPD PSI Kabupaten Rote Ndao ini kepada wartawan pada Kamis, 5 Pebruari 2026.
Menurutnya, usulan pembangunan Jembatan Usu telah direspons oleh pemerintah pusat dengan alokasi anggaran sekitar Rp11 miliar dari APBN melalui program jalan nasional. Pembangunan direncanakan dilakukan secara bertahap, yakni tahap pertama pada tahun ini berupa pekerjaan bagian bawah atau dudukan jembatan, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan jembatan gantung pada tahun berikutnya.
Selain di Rote Ndao, Simson juga menyampaikan usulan pembangunan Jembatan Oesapa Besar di Kota Kupang. Jembatan tersebut telah mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp25 miliar dan direncanakan mulai dikerjakan pada tahun ini hingga 2027.
Ia menjelaskan, dalam tahap awal akan disiapkan jalan pengganti agar aktivitas masyarakat tetap berjalan saat jembatan utama dikerjakan. Dengan demikian, proses pembangunan tidak mengganggu mobilitas warga.
Sementara itu, di Kabupaten Kupang, DPRD NTT juga menyoroti kondisi sejumlah jembatan yang mengalami kerusakan parah, salah satunya Jembatan Termanu.
Simson menilai jembatan tersebut membutuhkan perhatian serius karena berpengaruh langsung terhadap konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
DPRD NTT, lanjut Simson, berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan nasional agar tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pembangunan harus adil dan merata. Negara harus hadir sampai ke wilayah kepulauan dan daerah terluar,” pungkasnya. ***
