Oleh: dr. Christian Widodo
(Ketua DPW PSI NTT)
Suarantt.id, Kupang-Di sebuah sudut sunyi Nusa Tenggara Timur, seorang anak memilih berhenti bernapas.
Ia tidak gugur oleh peluru perang.
Bukan pula oleh wabah penyakit atau bencana alam. Ia mengakhiri hidupnya karena alasan yang terdengar sepele bagi kita: ibunya tak mampu membelikan sebuah buku dan sebatang bolpoin.
Di saat kita yang hidup di kota sibuk memperdebatkan fluktuasi IHSG, lonjakan harga emas, dan gegap gempita kecerdasan buatan (AI), ada anak-anak di pelosok rahim Flobamora yang harus bertarung melawan rasa malu hanya untuk bisa belajar.
Tragedi ini bukan sekadar kabar duka.
Ini adalah tamparan keras bagi nurani kita semua. Ini adalah gugatan serius, terutama kepada negara: sejauh mana pemerintah benar-benar hadir melindungi hak paling mendasar warganya?
Bagi saya, kemiskinan bukan grafik di layar rapat atau angka di laporan tahunan.
Kemiskinan itu nyata.
Ia tidur di ranjang tanpa selimut.
Ia menganga di dapur tanpa beras.
Ia gelap di rumah tanpa listrik.
Dan ia membisu di ruang kelas dalam tas sekolah yang kosong dari alat tulis.
Bunuh diri yang dipicu kemiskinan adalah akumulasi dari kegagalan kolektif.
Kita gagal menyediakan jaring pengaman bagi yang paling rentan.
Kemiskinan Bukan Sekadar Angka
Kita juga belum cukup kuat memberdayakan ekonomi keluarga di garis terbawah. Sesungguhnya, anak itu tidak ingin mati.
Ia hanya kehilangan alasan untuk terus hidup. Secara medis, manusia mungkin bisa bertahan tanpa makan hingga satu atau dua bulan, tanpa minum selama satu hingga dua minggu. Secara sains, rekor dunia membuktikan manusia bisa menahan napas hingga 29 menit.
Namun sejarah mencatat satu hal yang lebih kejam: manusia yang kehilangan harapan, sejatinya telah mati jauh sebelum jasadnya dikuburkan.
Ketika seorang anak duduk di kelas tanpa perlengkapan sekolah, rasa percaya dirinya luruh sedikit demi sedikit.
Saat rasa malu itu berubah menjadi keputusasaan, di situlah tragedi mulai dilahirkan.
Memperbaiki Sistem yang Patah
Peristiwa ini adalah alarm keras bagi kita semua. Masih terlalu banyak keluarga di NTT yang hidup dalam jerat kemiskinan ekstrem. Pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara biasa.
Kehadiran negara harus benar-benar terasa, melalui kebijakan yang presisi dan berpihak.
Pertama, urusan data adalah urusan nyawa.
Pendataan ulang harus menjangkau pelosok terdalam yang bahkan tak tersentuh sinyal. Banyak bantuan salah sasaran karena data yang terfragmentasi. Kita membutuhkan integrasi data kemiskinan dan pendidikan yang solid, agar setiap anak dari keluarga prasejahtera memperoleh perlengkapan sekolah buku, alat tulis, seragam secara berkelanjutan, bukan sekadar bantuan sesaat demi pencitraan.
Kedua, birokrasi jangan menjegal empati.
Pemerintah daerah wajib memiliki dana sosial respons cepat. Ketika keluarga miskin ekstrem terjepit, bantuan harus hadir dalam hitungan hari, bukan bulan. Kemiskinan tidak bisa menunggu rampungnya prosedur administratif yang berbelit.
Ketiga, sekolah harus menjadi ruang aman.
Sekolah bukan hanya tempat belajar akademik, tetapi juga benteng kesehatan mental. Diperlukan sistem deteksi dini terhadap stres dan tekanan psikologis siswa, agar keputusasaan dapat dicegah sebelum berubah menjadi tindakan fatal.
Menghidupkan Kembali Nurani
Ketika seorang anak tidak mampu membawa buku dan bolpoin ke sekolah, itu bukan sekadar masalah satu keluarga.
Itu adalah tanda bahwa sistem kita sedang gagal bekerja untuk rakyat kecil.
Mari kita renungkan bersama:
Jika seorang anak harus mati hanya karena tak mampu memiliki buku dan bolpoin, maka yang mati sebenarnya bukan hanya satu nyawa.
Yang mati adalah kemanusiaan dan nurani kita bersama. Jangan biarkan ada lagi pena yang patah sebelum sempat menuliskan masa depan pemiliknya. ***
