Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan lima prioritas utama pembangunan tahun 2027 yang mencakup penanganan stunting hingga penguatan sektor ekonomi daerah.
Hal ini disampaikan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi NTT Tahun 2027 di Aston Kupang, Kamis (7/5/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan forum strategis untuk menyelaraskan visi dan arah pembangunan agar lebih terukur, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Melalui forum ini, kita ingin memastikan seluruh proses perencanaan pembangunan berjalan selaras, terukur, dan benar-benar berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat NTT,” ujarnya.
Ia menjelaskan, RKPD Tahun 2027 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD 2025–2029, sehingga setiap program yang dirancang harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah.
Adapun tema pembangunan tahun 2027 adalah “Peningkatan Layanan Dasar, Sumber Daya Manusia, dan Produktivitas Perekonomian,” yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses layanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah.
Gubernur Melki merinci lima prioritas pembangunan tersebut. Pertama, peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan sumber daya manusia, yang difokuskan pada penurunan angka stunting, peningkatan layanan kesehatan, mutu pendidikan, pendidikan vokasi, perlindungan sosial, serta pengentasan kemiskinan.
Dia menyebutkan, pemerintah menargetkan prevalensi stunting pada tahun 2027 turun menjadi sekitar 30,70 persen dari capaian 37 persen pada 2024.
“Kita perlu sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah, keluarga, hingga dunia usaha untuk mencapai target tersebut,” tegasnya.
Prioritas kedua adalah peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan daerah. Pemerintah akan mendorong hilirisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan pariwisata, sekaligus memperkuat UMKM, koperasi, serta ekonomi kreatif.
Program pengembangan seperti One Village One Product (OVOP), One Community One Product (OCOP), dan One School One Product (OSOP) juga akan terus diperkuat untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.
Ketiga, peningkatan konektivitas dan pemerataan infrastruktur dasar. Pemerintah akan fokus pada penguatan transportasi dan logistik antarwilayah, serta penyediaan air bersih, sanitasi, listrik, dan perumahan, khususnya di wilayah kepulauan dan perbatasan.
Prioritas keempat adalah penguatan ketahanan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pemerintah menilai perubahan iklim, krisis air, dan potensi bencana sebagai tantangan serius yang harus diantisipasi melalui kebijakan adaptif dan berkelanjutan.
Sementara prioritas kelima adalah penguatan tata kelola pemerintahan dan kapasitas fiskal daerah. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah, pengelolaan aset, digitalisasi pemerintahan, serta integrasi data pembangunan.
Gubernur Melki optimistis implementasi kelima prioritas tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi NTT menjadi lebih kuat dan inklusif. Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2027 melampaui capaian tahun 2025 sebesar 5,14 persen.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan penurunan angka pengangguran terbuka menjadi 2,30 hingga 2,89 persen, serta menekan angka kemiskinan di bawah 17,5 persen.
Gubernur Melki juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan NTT yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
“Musrenbang ini harus mampu menghasilkan program yang inovatif, realistis, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. ***
