Suarantt.id, Kupang-Proyek Strategis Nasional (PSN) Tambak Garam di Kabupaten Rote Ndao menuai sorotan dari Kelompok Cipayung Plus Kota Kupang. Mereka menilai proyek tersebut berpotensi merugikan masyarakat, khususnya pemilik lahan yang hingga kini belum menerima kompensasi dari pemerintah.
Kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), dan IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) mendesak agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan hak atas tanah sebelum proyek dilanjutkan.
Koordinator Cipayung Plus Kota Kupang, Farqih Pradana Kusnun, menegaskan bahwa pemberian kompensasi kepada pemilik lahan merupakan kewajiban pemerintah, apalagi hal tersebut sebelumnya telah dikomunikasikan antara kedua belah pihak.
“Berdasarkan investigasi yang kami lakukan, pihak keluarga pemilik lahan sebenarnya tidak berkeberatan lahannya digunakan. Bahkan sebelumnya mereka pernah menghibahkan tanah tanpa kompensasi untuk pembangunan fasilitas umum seperti kesehatan, pariwisata, tempat ibadah, sekolah, dan pasar,” ujarnya.
Namun, ia menilai ironis karena dalam proyek berskala nasional seperti tambak garam ini, justru tidak terlihat adanya itikad baik pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada pemilik lahan.
Salah satu lahan yang menjadi sorotan adalah milik keluarga pemegang Sertifikat Hak Milik atas nama Christ B.M Johannis, dengan luas 11.590 meter persegi yang tercatat dalam Sertifikat Nomor 24.15.10.02.1.00879 dan Surat Ukur Nomor 00885/Daurendale/2023.
Cipayung Plus juga menilai praktik pengadaan lahan untuk PSN yang tidak disertai kompensasi sebagai bentuk perampasan hak masyarakat yang terjadi secara sistematis.
“Banyak tanah warga diambil dengan dalih PSN. Ini tidak boleh terus berulang di NTT. Pemerintah harus merasa tertampar ketika setiap PSN justru memicu penolakan masyarakat,” tegas Farqih.
Terkait rencana kedatangan Wakil Presiden ke Kabupaten Rote Ndao, Cipayung Plus meminta agar kunjungan tersebut tidak difokuskan pada peresmian proyek, melainkan untuk meninjau langsung persoalan lahan yang masih bermasalah.
Mereka juga menyatakan, jika persoalan kompensasi tidak diselesaikan, maka pihaknya akan menolak kehadiran Wakil Presiden di Kota Kupang maupun pelaksanaan proyek tersebut.
Selain itu, Cipayung Plus mendesak pemerintah untuk segera membuka ruang dialog dengan semua pihak yang berkepentingan, guna mencari solusi yang adil bagi masyarakat pemilik lahan.
“Karena yang datang adalah Wakil Presiden, kami meminta adanya atensi khusus agar ganti untung bagi para pemilik lahan segera direalisasikan. Jika tetap dipaksakan untuk meresmikan proyek tanpa penyelesaian, maka kami pastikan akan ada penolakan,” pungkasnya. ***
