Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi total terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Ia bahkan mengancam akan memangkas anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai tidak mampu menunjukkan hasil kerja yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penjenjangan Kinerja ASN di Hotel Aston Kupang pada Rabu (8/4/2026).
“Kita tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja. Semua program harus jelas dampaknya, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, anggarannya kita tarik,” tegas Melki.
Dia menilai, selama ini masih banyak program pemerintah yang tidak menunjukkan hasil konkret, sehingga memunculkan persepsi publik bahwa kinerja pemerintah daerah tidak jelas.
“Orang masih bertanya, pemerintah provinsi ini kerja apa saja? Karena kita tidak pernah menunjukkan hasil yang terukur,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Gubernur meminta seluruh OPD untuk memangkas anggaran minimal 10 persen secara mandiri. Jika tidak dilakukan, pemerintah provinsi akan mengambil langkah tegas dengan pemotongan lebih besar.
“Kalau tidak dipotong sendiri, saya potong 15 persen. Ini ukuran keseriusan kita,” katanya.
Melki menegaskan, anggaran yang tidak efektif akan dialihkan ke program-program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, mantan Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar ini juga menyoroti masih banyaknya aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal serta potensi ekonomi yang belum digarap maksimal oleh perangkat daerah.
“Kita punya aset dan potensi, tapi dibiarkan begitu saja. Ini hampir terjadi di semua dinas. Tidak boleh lagi seperti ini,” tegasnya.
Gubernur juga mengkritik perilaku sebagian ASN yang dinilai tidak produktif dalam bekerja.
“Ada pegawai datang hanya absen lalu hilang, nanti kembali untuk absen lagi. Ini mubazir. Kita bayar orang tapi tidak bekerja,” ujarnya.
Mantan Ketua DPD I Partai Golkar NTT ini mengungkapkan, komposisi ASN di NTT saat ini didominasi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dari sekitar 30 ribu ASN, sebanyak 17 ribu merupakan PPPK dan 13 ribu lainnya adalah PNS.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penumpukan pegawai di sejumlah unit kerja yang berdampak pada rendahnya produktivitas.
“Kita tidak mau ada yang dirumahkan, tapi semua harus bekerja. Jangan sampai kelebihan pegawai justru membuat tidak produktif,” katanya.
Untuk itu, Pemprov NTT akan melakukan penataan dan distribusi ulang ASN ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.
Melki juga menegaskan bahwa ke depan seluruh program pemerintah harus dirancang berbasis dampak (outcome), bukan sekadar kegiatan (output), dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.
“Sekarang bukan lagi program apa, tapi dampaknya apa. Itu yang harus bisa diukur,” ujarnya.
Beliau juga turut menyoroti indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) NTT yang berada di angka 1,62 dengan predikat “baik”, namun dinilai masih perlu ditingkatkan.
“Kita harus perbaiki indikator yang belum SMART dan memperkuat implementasinya sampai ke perangkat daerah,” katanya.
Dalam pendekatan humanis, Gubernur juga menyinggung pentingnya menjaga kesehatan mental ASN di tengah tekanan kerja yang tinggi. Ia bahkan berencana mewajibkan pemeriksaan kesehatan jiwa secara berkala bagi pejabat eselon II, III, dan IV.
“Semua pejabat minimal setahun sekali cek kesehatan jiwa. Kita urus rakyat, tapi kesehatan kita juga harus dijaga,” ujarnya.
Selain itu, Melki juga membuka ruang bagi ASN untuk memiliki jiwa kewirausahaan, selama tidak menyalahgunakan jabatan. Ia mendorong ASN agar mampu membaca potensi ekonomi daerah dan ikut berkontribusi dalam pengembangannya.
“ASN harus punya jiwa entrepreneur. Yang penting tidak menyalahgunakan jabatan,” katanya.
Ia juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan program pusat di daerah, termasuk potensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih bisa dimaksimalkan.
“Masih ada potensi besar yang belum kita manfaatkan. Ini harus kita kejar,” ujarnya.
Lebih lanjut Gubernur menegaskan bahwa setiap kegiatan, termasuk bimbingan teknis, harus menghasilkan perubahan nyata dalam pola pikir, budaya kerja, dan kinerja ASN.
“Kalau tidak ada perubahan, kita hanya buang waktu dan anggaran,” tegasnya.
Pemprov NTT berharap langkah reformasi ini mampu meningkatkan efektivitas belanja daerah, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pembangunan yang lebih terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat. ***
