Suarantt.id, Betun-Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Kelembagaan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipimpin oleh Ketua Tim, Agustinus Nahak, melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Malaka pada 11–16 Juni 2025. Hasil kunjungan tersebut mengungkap sejumlah persoalan serius yang dihadapi masyarakat, mulai dari infrastruktur hingga pendidikan dan penanganan bencana.
Dalam laporan hasil kunjungan, DPRD NTT menyoroti kondisi masyarakat di Desa Fofoe, Sikun, dan Oan Mane yang setiap musim hujan terdampak luapan Sungai Benenain. Warga di wilayah tersebut kehilangan rumah dan perabot akibat banjir. DPRD mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan berupa beras, obat-obatan, selimut, dan membangun rumah panggung agar masyarakat bisa tinggal lebih aman.
Tim Kunker juga menemukan kerusakan infrastruktur yang cukup parah, seperti jalan provinsi ruas Welaus–Halilulik dan Jembatan Numponi. Selain itu, masih marak kegiatan penambangan pasir di sekitar Jembatan Benenain yang dikhawatirkan merusak fondasi jembatan.
Sektor pendidikan juga menjadi sorotan. DPRD menerima keluhan dari guru SMA/SMK terkait penumpukan tenaga pendidik di satu sekolah, pembayaran TPP yang tidak lancar, dan kekurangan ruang kelas, alat pembelajaran, serta komputer. Program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah pusat hingga saat ini belum dijalankan di sekolah-sekolah Malaka.
“Dari 43 SMA/SMK yang ada, saat ini hanya ada dua pengawas. Kami minta agar pemerintah menambah minimal lima pengawas lagi dan menyediakan kendaraan operasional berupa sepeda motor dinas untuk mendukung kerja pengawasan,” ujar Agustinus Nahak.
Tim juga mencatat kegagalan panen akibat banjir serta tanah longsor yang merusak bahu jalan. Untuk itu, DPRD meminta pemerintah segera memberikan bantuan alat panen padi dan kawat bronjong untuk penanganan longsor, serta mempercepat perbaikan jalan dan jembatan yang rusak.
Terkait bantuan rumah korban badai Seroja, DPRD menyebut banyak pekerjaan yang asal jadi bahkan ada rumah yang hanya dibangun fondasinya. Proyek ini telah diaudit dan hasilnya sudah diserahkan ke Polda NTT, namun penanganannya dinilai lamban.
DPRD juga menyoroti perlunya peningkatan mutu guru melalui seminar dan pelatihan, termasuk persiapan sekolah kedinasan sejak siswa masih duduk di kelas 10. Pemerintah juga diminta memberi perhatian pada sekolah swasta yang belum pernah mendapatkan bantuan sarana-prasarana sejak berdiri.
“BPBD Kabupaten Malaka saat ini sangat membutuhkan alat berat seperti excavator mini, mobil pemadam kebakaran, dan mobil rescue, karena kondisi peralatan yang ada sudah rusak berat,” kata Agustinus.
DPRD NTT melalui laporan ini berharap pemerintah provinsi segera menindaklanjuti temuan lapangan ini demi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malaka. ***
