Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menantang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTT untuk mengambil peran lebih besar dalam mendorong regenerasi petani serta mengembangkan pertanian berbasis teknologi.
Hal itu disampaikan Gubernur Melki saat menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Provinsi NTT Periode 2026–2031 di Grha Cendana Universitas Nusa Cendana, Rabu (16/9/2026).
Menurut Melki, pembangunan pertanian dan ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas penting Pemerintah Provinsi NTT sekaligus menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah.
Ia menyebut sektor pertanian NTT pada 2024 menyerap sekitar 2,3 juta tenaga kerja dan memberikan kontribusi sebesar 28,9 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT.
Di sisi lain, NTT memiliki potensi lahan kering sekitar 1,8 juta hektare. Potensi tersebut, kata Melki, menjadi peluang besar bagi NTT untuk berkembang sebagai salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia.
“Karena itu, saya memandang kehadiran dan peran HKTI menjadi sangat strategis sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat kelembagaan petani, memperjuangkan kepentingan petani, dan membangun pertanian NTT yang modern, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujar Melki.
Melki mengatakan, sektor pertanian NTT saat ini menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari perubahan iklim, keterbatasan air, kondisi geografis dan topografi yang beragam, biaya produksi, akses pasar, fluktuasi harga hingga persoalan regenerasi petani.
Karena itu, ia menilai pertanian NTT harus semakin adaptif, inovatif dan memanfaatkan perkembangan teknologi.
“Kita membutuhkan petani muda. Generasi muda harus melihat pertanian bukan sebagai pekerjaan tradisional semata, tetapi sebagai sektor ekonomi masa depan,” katanya.
Gubernur berharap HKTI dapat menjadi salah satu kekuatan dalam mendorong regenerasi petani dan melahirkan petani-petani muda NTT yang modern, mandiri serta memiliki daya saing.
Selain regenerasi, Melki juga meminta HKTI membangun kolaborasi nyata dengan pemerintah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
Menurutnya, kolaborasi tidak boleh berhenti pada koordinasi atau sekadar berada di tingkat struktur organisasi. HKTI harus memastikan kehadirannya benar-benar dirasakan hingga ke tingkat petani.
HKTI NTT Siap Turun ke Daerah
DPD HKTI Provinsi NTT Periode 2026–2031 kini dinahkodai Fernando Jose Osorio Soares. Dalam sambutannya, Fernando menegaskan komitmen organisasi untuk hadir langsung di tengah petani di seluruh wilayah NTT.
Ia mengatakan HKTI NTT akan berkeliling ke 21 kabupaten dan satu kota untuk mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi petani sekaligus mendorong solusi konkret.
Komitmen tersebut sejalan dengan harapan Gubernur Melki agar HKTI tidak hanya memiliki struktur organisasi, tetapi benar-benar bergerak di lapangan dan memberikan manfaat bagi petani.
Sementara itu, Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono menegaskan pentingnya penguatan sektor pertanian sejalan dengan arah pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong swasembada pangan.
Sudaryono juga mendorong HKTI NTT memperkuat kolaborasi dengan para kepala daerah untuk memajukan sektor pertanian di seluruh wilayah NTT.
Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono turut menyampaikan perhatian pemerintah terhadap persoalan stunting di NTT. Ia mengatakan NTT akan mendapat perhatian khusus dalam pengembangan dapur-dapur baru program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bagi Melki, keberhasilan pembangunan pertanian tidak cukup hanya diukur dari luas lahan yang ditanam maupun jumlah produksi yang dihasilkan.
Ukuran akhirnya, kata dia, adalah meningkatnya pendapatan petani, membaiknya kesejahteraan keluarga petani, terbukanya masa depan yang lebih baik bagi anak-anak petani, serta semakin banyak generasi muda yang melihat pertanian sebagai sektor masa depan.
Pelantikan DPD HKTI NTT Periode 2026–2031 tersebut menjadi momentum memperkuat peran organisasi petani dalam mendukung pembangunan pertanian daerah, sekaligus mempertemukan agenda pemerintah daerah, HKTI dan pemerintah pusat dalam mendorong pertanian NTT yang lebih produktif, modern dan berkelanjutan.
Turut hadir Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo, jajaran Forkopimda, pimpinan perangkat daerah Provinsi NTT serta insan pers.
