Suarantt.id, Kupang-Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa rotasi jabatan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak akan mengganggu jalannya program prioritas daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Melki saat memimpin rapat bersama pimpinan perangkat daerah usai pelantikan dan pengukuhan pejabat tinggi pratama pada Senin, 16 Maret 2026.
Rapat digelar secara virtual dari Ruang Rapat Gubernur dan diikuti seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Melki, lima tim strategis yang selama ini menangani berbagai agenda prioritas tetap bekerja seperti biasa, meskipun terjadi pergeseran jabatan di sejumlah OPD.
“Komposisi tim tetap sama, tidak ada perubahan. Dari awal kita sudah rumuskan bahwa tim ini tidak harus berkorelasi langsung dengan posisi jabatan di OPD,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tim-tim tersebut tetap fokus menjalankan program prioritas seperti implementasi program pusat di daerah, penanganan kemiskinan terpadu, penguatan ekonomi kerakyatan, serta komunikasi pemerintahan.
“Perubahan yang terjadi ini murni untuk urusan OPD masing-masing. Sementara tim strategis tetap berjalan seperti sebelumnya,” tambahnya.
Dalam arahannya, Melki juga meminta seluruh OPD segera menuntaskan sejumlah agenda penting, termasuk penerbitan surat keputusan (SK) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dia memastikan Pemprov NTT akan segera menerbitkan SK bagi 4.536 PPPK agar para pegawai tersebut dapat segera memperoleh hak-haknya.
“Bulan ini kita akan berikan SK bagi 4.536 PPPK. Setelah itu hak mereka mulai dihitung dan kita pastikan semuanya diberikan,” tegasnya.
Selain itu, Melki menekankan pentingnya menjaga kesinambungan program di tengah rotasi jabatan. Ia meminta pejabat lama dan pejabat baru saling berkoordinasi agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan program.
“Program yang sudah kita bahas bersama jangan sampai berhenti. Harus tetap dilanjutkan. Pejabat lama dan baru harus saling berbagi informasi,” katanya.
Dirinya juga menyoroti sejumlah program strategis yang harus terus berjalan, termasuk rencana pemanfaatan dua kapal milik pemerintah daerah untuk mendukung penguatan ekonomi di kawasan perbatasan
“Dua kapal itu harus kita optimalkan. Jangan sampai hanya diam, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk mendorong ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, Melki mengingatkan seluruh OPD untuk menuntaskan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Menurutnya, penyelesaian temuan tersebut merupakan tanggung jawab bersama, termasuk jika berkaitan dengan pejabat yang sudah tidak lagi menjabat.
“Kita punya tanggung jawab bersama. Walaupun pejabatnya sudah pindah, kalau masih bisa diurus, kita selesaikan bersama,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah ketidakpastian ekonomi. Ia mengaku selalu mempertimbangkan kondisi fiskal sebelum menjalankan program.
“Saya lebih memilih bergerak agak lambat tetapi aman, daripada cepat tapi keuangan kita bermasalah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan belanja pegawai tetap aman hingga akhir tahun, sambil tetap menjalankan program secara bertahap.
Menutup arahannya, Melki mengajak seluruh jajaran OPD untuk menjaga soliditas dan semangat kerja, meski terjadi rotasi jabatan.
“Kita ini satu tim. Mungkin ada yang puas, ada yang tidak. Itu wajar. Tapi tujuan kita sama, yaitu bekerja lebih baik untuk mencapai target pembangunan NTT,” pungkasnya. ***
