Suarantt.id, Kupang-Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Tingkat Provinsi NTT Tahun 2025 dengan tema “Penguatan Sinergi Pembinaan dan Pengawasan Dalam Rangka Mendukung Keberhasilan Program Strategis Provinsi NTT pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Indonesia Maju.”
Kegiatan yang berlangsung pada 27–28 Oktober 2025 di Sasando International Hotel, Kupang, ini dihadiri oleh Gubernur NTT yang secara resmi membuka Rakorwasda. Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya integritas dan sinergi pengawasan antar-aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Gubernur dalam sambutannya.
Rakorwasda 2025 ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Keputusan Gubernur NTT Nomor 82/KEP/HK/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi NTT Tahun 2025.
Sebanyak lima narasumber utama hadir dalam kegiatan ini, antara lain:
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI;
Pejabat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
BPK RI Perwakilan NTT;
BPKP Provinsi NTT; dan
Wakil Bupati Timor Tengah Utara (TTU) yang membagikan praktik baik pengawasan penanganan inflasi di daerahnya.
Selain itu, turut hadir wakil bupati se-NTT, sekretaris daerah, para inspektur, pejabat pengelola PKPT dan TLHP, serta pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Total peserta dan panitia mencapai lebih dari 110 orang.
Fokus pada Sinergi dan Pencegahan Korupsi
Rangkaian kegiatan Rakorwasda 2025 mencakup pembahasan pemutakhiran data TLHP, paparan materi dari lembaga pengawasan pusat, hingga penandatanganan komitmen bersama pencegahan korupsi melalui pendekatan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).
Salah satu agenda penting adalah pengukuhan dan penyematan pin Satgas Pengawas Internal “Ayo Bangun NTT” untuk Indonesia Maju, yang dilakukan langsung oleh Gubernur NTT. Satgas ini dibentuk sebagai simbol komitmen bersama seluruh jajaran pengawas internal dalam memperkuat integritas dan kolaborasi lintas instansi.
Meningkatkan Kualitas Pengawasan APIP
Inspektur Provinsi NTT, Stefanus F. Halla, selaku penanggung jawab kegiatan, menyampaikan bahwa Rakorwasda ini bertujuan untuk menyatukan persepsi kebijakan pengawasan antara APIP pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta membahas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
“Melalui forum ini, kami berharap ada kesepakatan bersama terkait penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, agar pengawasan di seluruh daerah di NTT dapat berjalan selaras, efektif, dan bersinergi,” jelas Stefanus.
Ia menambahkan, Rakorwasda menjadi wadah strategis untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman aparatur pengawasan internal dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pencegahan, terutama dalam mendukung program strategis daerah seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, dan pengendalian inflasi.
Melalui pelaksanaan Rakorwasda 2025 ini, diharapkan akan dihasilkan:
Rekomendasi strategis untuk penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
Kesepakatan bersama mengenai arah kebijakan pengawasan tahun 2026; dan
Peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) di seluruh kabupaten/kota se-NTTDengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Provinsi NTT menegaskan komitmennya untuk terus membangun sistem pengawasan yang transparan, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik menuju “NTT Bangkit, NTT Maju, dan Indonesia Maju.”
