Oleh: Junaidin Mahasan
Sekretaris PSI NTT
Menjelang 2029, dinamika politik nasional mulai menunjukkan tanda-tanda menghangat. Sorotan dan polemik yang menyentuh Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Partai Solidaritas Indonesia (PSI) muncul di tengah proses konsolidasi politik yang mulai bergerak.
Bagi publik, situasi ini tentu menarik untuk dicermati. Apakah berbagai persoalan yang muncul benar-benar berdiri sendiri sebagai persoalan hukum dan politik, atau terdapat dinamika politik yang lebih besar di baliknya?
Pertanyaan itu wajar muncul karena 2029 memang masih beberapa tahun lagi. Namun, politik tidak selalu menunggu tahun pemilu untuk bergerak. Konsolidasi, pembentukan jaringan, penguatan struktur partai, hingga pembangunan komunikasi politik dapat dimulai jauh sebelum hari pemungutan suara.
Di tengah dinamika tersebut, Presiden Joko Widodo terlihat semakin aktif dalam berbagai aktivitas politiknya, sementara PSI juga tengah mempersiapkan struktur dan konsolidasi organisasi menghadapi tahapan politik menuju Pemilu 2029.
Ketika sebuah kekuatan politik mulai tumbuh dan membangun konsolidasi, tentu akan muncul berbagai respons. Ada yang mendukung, ada yang mengkritik, bahkan ada yang berseberangan.
Namun, perbedaan politik seharusnya tetap ditempatkan dalam ruang demokrasi yang sehat.
Jika ada persoalan hukum, maka hukum harus menjadi ruang untuk menguji persoalan tersebut. Jika ada kritik terhadap kebijakan atau tindakan seorang tokoh politik, maka kritik seharusnya disampaikan berdasarkan fakta dan argumentasi.
Jangan sampai proses hukum berubah menjadi arena delegitimasi politik. Sebaliknya, jangan pula perbedaan pilihan politik berubah menjadi upaya untuk menghabisi karakter dan legitimasi seseorang.
Dalam politik, yang paling penting bukan siapa yang paling keras menyerang, tetapi siapa yang mampu menawarkan gagasan dan bekerja untuk masyarakat.
Karena itu, Bapak Joko Widodo tidak perlu membalas setiap serangan dengan kegaduhan. Mas Gibran juga tidak perlu terpancing oleh setiap polemik. PSI pun tidak perlu takut menghadapi dinamika politik yang berkembang.
Hadapi kritik dengan kerja. Hadapi perbedaan dengan gagasan. Dan jika ada persoalan hukum, hadapi melalui mekanisme hukum.
Kepada mereka yang tidak sejalan dengan Bapak Jokowi, Mas Gibran maupun PSI, pesan saya sederhana: kalau ingin menghadapi kami, hadapi dengan gagasan. Kalau ingin memenangkan 2029, menangkan hati rakyat.
Rakyat tidak membutuhkan politik yang hanya sibuk mempertontonkan pertengkaran. Rakyat membutuhkan politik yang mampu menjawab persoalan kehidupan mereka: lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pembangunan, dan masa depan generasi muda.
Karena itu, konsolidasi politik seharusnya tidak hanya berbicara tentang siapa yang berkuasa, tetapi juga tentang gagasan apa yang akan ditawarkan kepada rakyat.
2029 memang belum tiba. Tetapi konsolidasi politik sudah dimulai. Dan ketika konsolidasi dimulai, pertarungan narasi pun hampir pasti ikut menghangat.
Di tengah situasi tersebut, kader dan pengurus PSI di seluruh Indonesia tidak perlu kehilangan fokus. Tetap bekerja, memperkuat struktur, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta menghadirkan politik yang dekat dengan rakyat.
Pada akhirnya, rakyatlah yang akan menilai.
Siapa yang hanya sibuk menyerang. Siapa yang benar-benar bekerja. Siapa yang datang membawa gagasan. Dan siapa yang mampu membuktikan keberpihakannya kepada masyarakat melalui kerja nyata.
Biarkan waktu yang menjawab.
Biarkan kerja politik, konsolidasi kader, dan kedekatan dengan rakyat menjadi ukuran.
2029 masih di depan mata. Tetapi bagi mereka yang ingin memenangkan masa depan, kerja politik harus dimulai hari ini.
Tetap semangat untuk seluruh pengurus dan kader PSI di Indonesia. ***
