Suarantt.id, Kupang-RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang mengajak pemerintah kabupaten di Nusa Tenggara Timur untuk turut mengakomodir biaya layanan mobil jenazah bagi masyarakat yang berduka, mencontoh langkah yang telah dilakukan oleh Kabupaten Malaka.
Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, dr. Stefanus Dhe Soka, SpB, MIKM, menjelaskan bahwa pihak rumah sakit telah menyesuaikan tarif mobil jenazah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) terbaru. Penyesuaian tersebut bahkan disertai penurunan tarif agar tidak memberatkan masyarakat.
“Terkait keluhan masyarakat mengenai tarif mobil jenazah, kami sudah melakukan penyesuaian sesuai Perda yang baru dan secara konkret ada penurunan tarif. Harapannya, layanan ini tidak memberatkan keluarga yang sedang dalam kondisi berduka,” ujarnya kepada media ini pada Senin, 2 Maret 2026.
Menurutnya, dalam situasi kedukaan, masyarakat tentu berada dalam kondisi emosional dan ekonomi yang tidak mudah.
Karena itu, kehadiran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk membantu meringankan beban biaya, khususnya bagi warga yang harus membawa jenazah ke luar Kota Kupang menuju kabupaten asal.
Ia mencontohkan, selama ini Pemerintah Kabupaten Malaka telah menjalin kerja sama dengan RSUD Johannes Kupang dalam hal pembiayaan mobil jenazah bagi warganya yang mengalami kesulitan. Skema tersebut dinilai sangat membantu dan patut menjadi contoh bagi kabupaten lainnya.
RSUD Johannes Kupang berharap pola kerja sama serupa dapat diikuti oleh pemerintah kabupaten lain seperti Soe (TTS), TTU, dan Belu, sehingga biaya layanan ambulans jenazah dapat diakomodir melalui dukungan anggaran daerah.
“Alangkah bijaksananya jika pemerintah daerah hadir dalam situasi ini, bekerja sama dengan rumah sakit untuk mengakomodir biaya ambulans jenazah. Dengan begitu, masyarakat tidak semakin terbebani saat menghadapi musibah,” tambahnya.
Sebagai rumah sakit milik Pemerintah Provinsi NTT, RSUD Johannes Kupang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan sekaligus memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kemampuan masyarakat. ***
