Suarantt.id, Labuan Bajo-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan perlunya dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dalam pertemuan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Jumat (3/7/2026).
Pertemuan yang dipimpin Ketua Tim Banggar DPR RI, Dr. Wihadi Wijanto, tersebut dihadiri 18 anggota Banggar DPR RI, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh, para bupati dan wakil bupati se-NTT, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, serta jajaran Kementerian Keuangan.
Dalam paparannya, Gubernur Melki mengungkapkan bahwa tingkat kemandirian fiskal NTT masih tergolong rendah. Dari 22 kabupaten/kota, hanya Kabupaten Manggarai Barat dan Kota Kupang yang memiliki tingkat kemandirian fiskal relatif baik, sementara daerah lainnya masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kami terus berupaya membangun kemandirian fiskal melalui penguatan sektor produktif, namun dukungan pusat tetap sangat dibutuhkan agar upaya ini bisa berjalan optimal,” ujar Melki.
Ia menekankan pentingnya penguatan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta hilirisasi komoditas unggulan daerah. Menurutnya, NTT memiliki potensi bahan baku yang besar, namun belum diimbangi dengan kemampuan pengolahan di dalam daerah.
“Kami punya bahan baku, tetapi membutuhkan dukungan agar proses produksinya bisa dilakukan di NTT. Dengan demikian, nilai tambahnya dapat dinikmati masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Gubernur juga meminta dukungan fiskal untuk percepatan penurunan kemiskinan, penanganan stunting, serta pembangunan infrastruktur. Ia menyebut, meskipun pertumbuhan ekonomi NTT menunjukkan tren positif, persoalan stunting masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan pembiayaan berkelanjutan, termasuk melalui Program Makan Bergizi Gratis.
Dalam kesempatan tersebut, Melki juga menyoroti pengelolaan kawasan pariwisata Labuan Bajo. Ia menilai pemerintah daerah selama ini menanggung beban besar dalam penanganan sampah dan persoalan lingkungan, namun belum diimbangi dengan kewenangan fiskal yang memadai.
“Kami menanggung dampak langsung dari aktivitas pariwisata, tetapi belum mendapatkan ruang fiskal yang sebanding untuk mengelola dan memanfaatkan potensi tersebut,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi oleh kendaraan berpelat luar daerah, dengan mendorong kemudahan proses alih nomor kendaraan menjadi pelat NTT guna meningkatkan kepatuhan administrasi sekaligus mendongkrak penerimaan daerah.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi NTT dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren positif, dengan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan sebagai kontributor utama. Namun, tingkat kemandirian fiskal daerah masih sekitar 7,07 persen, sehingga ketergantungan terhadap transfer pusat masih tinggi.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, menyebut ekonomi NTT pada 2026 tumbuh sebesar 5,32 persen (year on year). Ia menilai tantangan ke depan meliputi peningkatan produktivitas pelaku usaha, penyediaan cold storage, penguatan literasi keuangan, serta peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM.
Dalam sesi diskusi, para kepala daerah turut menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari penurunan dana transfer, kebutuhan pembangunan infrastruktur, hingga penguatan sektor unggulan daerah. Bupati Manggarai Barat menyoroti perlunya penataan regulasi kapal pinisi yang beroperasi layaknya hotel, sementara Bupati Rote Ndao meminta dukungan bagi pengembangan industri garam lokal agar mampu bersaing dengan produk impor.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, anggota Banggar DPR RI dari Daerah Pemilihan NTT, Anita Gah, menegaskan bahwa NTT memerlukan perlakuan khusus dalam kebijakan fiskal nasional karena karakteristiknya sebagai provinsi kepulauan.
“NTT harus mendapat perhatian khusus. Kondisinya berbeda dengan daerah lain, sehingga kebijakan fiskal juga harus disesuaikan,” ujarnya.
Senada, anggota Banggar DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat menyatakan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi pemerintah daerah dalam pembahasan APBN di DPR RI.
Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan NTT yang lebih mandiri melalui penguatan fiskal, hilirisasi, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan potensi unggulan daerah.
