Suarantt.id, Kupang-Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Refafi Gah, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis yang digulirkan pemerintah pusat. Program yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah justru dinilai menimbulkan persoalan serius, termasuk dugaan kasus keracunan makanan yang dialami sejumlah pelajar.
“Ini program yang sangat bagus secara konsep, tapi pelaksanaan di lapangan belum siap dan belum dievaluasi dengan baik,” tegas Refafi kepada wartawan pada Senin (28/7/25) usai mengikuti rapat dengan BPOM dan BGN.
Refafi menilai program ini dijalankan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah. Ia mencontohkan kondisi di NTT yang sangat berbeda dengan wilayah seperti Jakarta.
“Langsung injak gas tanpa rem, tanpa lihat kondisi lapangan. Akibatnya, anak-anak jadi korban,” ujarnya geram.
Ia menyoroti lemahnya pengawasan terhadap dapur-dapur penyedia makanan di sekolah, yang seharusnya dijaga ketat oleh lembaga seperti Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Gizi Nasional.
“Ini fatal. Mereka tidak bisa berdalih tidak punya anggaran. Program sudah jalan, anggaran negara sudah dipakai, dan nyawa anak-anak jangan jadi taruhannya,” tegasnya.
Usul Subsidi Langsung
Refafi mengusulkan agar pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap program ini. Salah satu alternatif yang ditawarkan adalah pengalihan anggaran makan gratis menjadi subsidi langsung kepada orang tua siswa.
“Orang tua lebih tahu makanan yang cocok untuk anaknya. Di sekolah, guru juga bisa ikut memantau apakah bekal makanannya bergizi atau tidak. Ini jauh lebih efisien dan aman,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ketersediaan bahan pangan di NTT masih sangat terbatas. “Daging ayam saja kita masih beli dari luar. Telur pun terbatas. Bagaimana mau siapkan puluhan ribu dapur sekolah setiap hari?” katanya.
Prioritaskan Keselamatan Anak
Refafi mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan publik.
“Jangan jadikan anak-anak sebagai kelinci percobaan kebijakan yang belum matang. Evaluasi menyeluruh wajib dilakukan sebelum program ini diteruskan atau diperluas ke wilayah lain,” pungkasnya. ***
