Suarantt.id, Kupang-Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marselinus Anggur Ngganggus, menyatakan dukungan terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat. Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaannya di NTT masih belum siap secara menyeluruh.
“Fraksi PKB mendukung penuh program MBG karena ini menyentuh langsung kebutuhan dasar anak-anak kita, yaitu gizi. Di sisi lain, program ini juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” ujar Marselinus didampingi anggota DPRD NTT dari Fraksi PKB NTT lainnya, Yohanes Rumat kepada wartawan pada Senin (28/7/25).
MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang diluncurkan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan status gizi anak sekolah dan mendukung kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program ini juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengadaan bahan lokal dan perekrutan tenaga kerja di sektor kuliner dan logistik.
Namun di NTT, menurut Marselinus, realisasi program ini masih jauh dari harapan. Dari sekitar 800 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang direncanakan, baru 45 yang benar-benar sudah terbentuk dan beroperasi hingga semester pertama tahun ini.
“Ini menunjukkan bahwa secara kesiapan infrastruktur dan manajemen, NTT masih tertinggal. Kita tidak bisa sekadar jalan program tanpa kesiapan yang matang,” katanya.
Marselinus mendorong agar pemerintah provinsi dan seluruh pemangku kepentingan mempercepat pembangunan dan penyiapan dapur-dapur MBG agar program ini benar-benar menyentuh seluruh wilayah, termasuk daerah miskin dan terpencil.
“Kalau hanya fokus di kota, maka esensi pemerataan gizi akan hilang. Yang paling membutuhkan itu justru anak-anak di pedalaman yang sering luput dari perhatian,” tandasnya.
Marselinus menekankan bahwa Fraksi PKB tetap mendukung program MBG, namun dengan catatan harus dilakukan pembenahan sistem, peningkatan pengawasan mutu, dan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung di seluruh kabupaten/kota di NTT.
“Saya tanya ke Badan Gizi, dari 800 SPPG itu, berapa yang sudah jalan? Jawabannya tidak jelas. Ini indikasi bahwa NTT belum siap. Kita tidak bisa sekadar jalankan program besar ini tanpa kesiapan yang matang,” tegasnya.
Tak hanya soal kesiapan infrastruktur, Marselinus juga menyoroti lemahnya pengawasan kualitas makanan. Ia menyebut hingga kini belum ada hasil resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait dugaan keracunan makanan yang menimpa siswa di Kota Kupang dan Tambolaka. Bahkan BPOM disebut belum memiliki anggaran khusus untuk melakukan pengawasan rutin terhadap makanan yang disajikan di sekolah-sekolah.
“Ini nyawa manusia, tidak bisa dianggap remeh. Makanan didistribusikan ke sekolah-sekolah tanpa kontrol mutu gizi yang ketat. Kalau ini terus dibiarkan, bisa berbahaya,” katanya.
Selain itu, Marselinus menyinggung pola rekrutmen yayasan pengelola dapur MBG yang dinilai tidak transparan. Ia menyebut adanya dugaan praktik percaloan, di mana pihak tertentu meminta bayaran agar suatu dapur bisa dibentuk dan diberi proyek.
“Dari Rp15.000 per anak, Rp5.000 habis untuk operasional. Sisanya untuk belanja bahan dan upah pekerja. Tapi karena ada potongan dari calo, tenaga kerja jadi dikurangi, makanan dimasak terburu-buru, akhirnya rawan basi,” paparnya.
Fraksi PKB juga mengusulkan agar penyebaran dapur MBG diprioritaskan untuk wilayah-wilayah miskin, tertinggal, dan rawan gizi. Ia mengkritik kecenderungan pengoperasian dapur MBG yang lebih banyak menyasar daerah perkotaan.
“Kalau di kota, anak-anak rata-rata sudah cukup gizi dari rumah. Tapi di kampung-kampung ekstrem, justru program ini paling dibutuhkan. Jangan ambil gampangnya saja,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Marselinus memastikan bahwa Fraksi PKB akan terus mengawal program ini dan turun langsung ke lapangan setelah hasil BPOM keluar. Ia menegaskan bahwa program MBG tidak boleh dihentikan, tetapi harus dibenahi secara menyeluruh demi melindungi masa depan generasi muda NTT.
“Program ini jangan diberhentikan. Tapi harus dibenahi total. Tidak boleh ada kompromi soal kualitas makanan. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” pungkasnya. ***
