Suarantt.id, Kupang- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD NTT pada Kamis (26/3/2026).
Dalam penyampaiannya, Gubernur Melki mengungkapkan sejumlah capaian positif indikator makro pembangunan daerah sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, berbagai sektor menunjukkan tren perbaikan yang signifikan, mulai dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, hingga penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
Ia menjelaskan, IPM Provinsi NTT pada tahun 2025 mencapai 69,89 poin atau meningkat sebesar 0,75 poin (1,08 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi pada seluruh dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak.
Selain itu, persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan. Pada September 2025, angka kemiskinan tercatat sebesar 17,50 persen, turun 1,10 persen poin dibanding Maret 2025 dan turun 1,52 persen poin dibandingkan September 2024. Jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi 1,03 juta orang, atau turun 57,09 ribu orang dari Maret 2025 dan turun 76,24 ribu orang dari September 2024.
“Penurunan ini menunjukkan bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan mulai memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Gubernur.
Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 juga mengalami penurunan sebesar 0,21 persen poin dibanding Agustus 2025 dan turun 0,7 persen poin dibanding Februari 2024.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan IV-2025 tercatat sebesar 5,34 persen secara tahunan (year-on-year). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan yang mencapai 20,35 persen, serta komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 26,92 persen.
Meski demikian, Gubernur Melki mengakui bahwa pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun 2025 tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama akibat penyesuaian fiskal nasional dan pengendalian defisit APBN yang berdampak pada penurunan ruang fiskal daerah.
“Kondisi ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan serta mendorong penguatan kemandirian fiskal daerah,” tegasnya.
Sebagai langkah strategis, Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan berbagai terobosan, di antaranya digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah serta pemberlakuan program keringanan pajak kendaraan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, memperluas jangkauan, dan meminimalisir potensi kebocoran.
Selain itu, penguatan ekonomi masyarakat juga terus didorong melalui pengembangan UMKM. Melalui program One Village One Product (OVOP), saat ini tercatat sebanyak 190 UMKM binaan dengan 44 produk unggulan. Pemerintah Provinsi NTT juga telah menghadirkan ruang pemasaran melalui pembentukan NTT Mart di 22 kabupaten/kota.
Gubernur menegaskan, berbagai capaian tersebut menjadi dasar optimisme dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. ***
