Mayoritas Huntara Dibangun Relawan, DPRD NTT Pertanyakan Kehadiran Pemerintah

oleh -87 Dilihat
Anggota DPRD NTT, Junaidin Mahasan saat Berdialog dengan Masyarakat Manggarai di Camp Pengungsian. (Foto Istimewa)

Suarantt.id, Kupang-Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Junaidin Mahasan, menyoroti lambannya keterlibatan pemerintah dalam pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat korban gempa bumi.

Menurut Junaidin, di tengah perjuangan masyarakat untuk bangkit pascabencana, pembangunan Huntara justru masih lebih banyak mengandalkan inisiatif dan bantuan para relawan.

Ia mengapresiasi kepedulian para relawan yang telah mengambil bagian dalam membantu masyarakat terdampak, khususnya dalam menyediakan tempat tinggal sementara bagi warga yang kehilangan rumah akibat gempa.

Namun, Junaidin menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban bencana tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada relawan maupun solidaritas masyarakat.

“Kepedulian relawan tentu sangat berarti, tetapi pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana tidak boleh hanya bergantung pada solidaritas masyarakat. Pemerintah harus hadir dengan langkah nyata,” tegasnya.

Dia meminta pemerintah segera mempercepat pembangunan Huntara, memastikan pemerataan bantuan, serta memberikan kepastian kepada warga yang hingga kini belum memiliki tempat tinggal sementara.

Menurutnya, masyarakat korban gempa membutuhkan perhatian serius, bukan sekadar janji atau imbauan. Mereka berhak mendapatkan hunian sementara yang layak, aman, dan manusiawi selama proses pemulihan pascabencana berlangsung.

Junaidin juga mengingatkan bahwa kehadiran relawan tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah untuk mengurangi tanggung jawabnya dalam menangani dampak bencana.

Relawan memiliki peran penting sebagai garda kepedulian sosial, tetapi pemerintah tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi.

“Relawan boleh menjadi garda kepedulian, tetapi pemerintah tetap harus menjadi penanggung jawab utama dalam memastikan masyarakat korban gempa mendapatkan hunian yang layak, aman, dan manusiawi,” ujarnya.

Junaidin berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi masyarakat di lapangan. Percepatan pembangunan Huntara harus menjadi prioritas agar para korban gempa tidak terus hidup dalam ketidakpastian.

BACA JUGA:  NTT Resmi Jadi Tuan Rumah PON 2028, Gubernur Melki Sampaikan Kabar Baik Ini di Paripurna DPRD

Baginya, keberhasilan penanganan bencana tidak hanya diukur dari besarnya bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari keseriusan pemerintah memastikan setiap warga terdampak memperoleh perlindungan dan tempat tinggal yang layak. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.