Suarantt.id, Kupang-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Rachmat saat mengunjungi Kantor BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (14/9/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTT dan BPS dalam memastikan pembangunan berjalan berdasarkan data yang akurat dan berkualitas.
Menurut Rachmat, BPS memiliki peran strategis bukan hanya dalam mencatat berbagai kondisi pembangunan, tetapi juga memberikan makna terhadap angka-angka tersebut sehingga dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat.
Ia mengibaratkan BPS sebagai “meteran pembangunan”.
“Kalau listrik membutuhkan meteran untuk mengukur pemakaian, pembangunan juga membutuhkan data untuk mengukur capaian, menentukan arah dan mengevaluasi kebijakan,” kata Rachmat.
Rachmat menilai NTT memiliki peluang pertumbuhan ekonomi yang besar. Salah satu kekuatan utama daerah ini berada pada sektor pertanian yang masih memberikan kontribusi besar terhadap struktur ekonomi daerah.
Karena itu, peningkatan produktivitas pertanian dinilai dapat memberikan efek berganda terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya.
Ia mencontohkan produktivitas jagung yang saat ini berada di kisaran 2,6 ton per hektare. Jika produktivitas tersebut mampu ditingkatkan menjadi sekitar 4 ton per hektare, maka akan terjadi lompatan produktivitas yang signifikan.
Menurutnya, apabila peningkatan produktivitas tersebut dilakukan secara luas dan konsisten, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi NTT akan sangat besar.
Selain peningkatan produktivitas pertanian, Rachmat juga mendorong pemerintah daerah memperkuat hilirisasi berbagai komoditas lokal.
Hilirisasi, katanya, tidak selalu harus dimulai dengan pembangunan industri berskala besar. Pengolahan sederhana yang mampu meningkatkan nilai tambah produk masyarakat juga merupakan bagian penting dari hilirisasi.
Komoditas seperti ikan, daging, cokelat dan berbagai hasil pertanian lainnya dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan sehingga tidak hanya dijual sebagai bahan mentah.
Rachmat juga menyoroti pentingnya pemanfaatan data BPS dalam pengendalian inflasi.
Ia mencontohkan fluktuasi harga ikan yang dapat diantisipasi melalui intervensi berbasis data, antara lain dengan memperkuat koperasi nelayan, menyediakan pabrik es dan cold storage.
Dengan dukungan fasilitas tersebut, pasokan dapat dijaga sehingga harga komoditas menjadi lebih stabil.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan apresiasi atas dukungan BPS dalam membantu pemerintah daerah membaca kondisi pembangunan NTT.
Melki menegaskan, sejak awal kepemimpinannya, BPS menjadi salah satu mitra penting pemerintah daerah dalam membaca berbagai indikator pembangunan sekaligus menentukan kebijakan yang tepat sasaran.
“Data BPS menjadi penentu karena kami masih mengalokasikan sumber daya yang terbatas ini agar mampu menyentuh bidang-bidang pembangunan yang paling strategis dan bisa mengungkit pembangunan,” kata Melki.
Menurutnya, keterbatasan sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan mengharuskan pemerintah bekerja lebih efektif dan tepat sasaran.
Karena itu, data yang kredibel menjadi kebutuhan utama untuk menentukan sektor dan wilayah yang memiliki daya ungkit paling besar bagi pembangunan NTT.
Melki juga menilai data BPS memberikan optimisme bagi pemerintah dan masyarakat NTT untuk terus menjaga tren positif pembangunan.
“Sekarang datanya sudah jelas, BPS keluarkan bagus, kita kerjakan saja, jaga tren positifnya,” ujar Melki.
Ia menegaskan, meskipun bencana gempa Flores sempat mempengaruhi arah pembangunan NTT, pemerintah tetap optimistis menjaga momentum pertumbuhan melalui penguatan kerja sama dengan BPS dan seluruh pemangku kepentingan.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPS NTT Matamira B. Kale turut memaparkan sejumlah indikator pembangunan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, struktur ekonomi, pertanian, pendidikan, industri pengolahan hingga kemiskinan.
Matamira menjelaskan, sektor pertanian masih menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian NTT dengan kontribusi sekitar 28 hingga 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Besarnya kontribusi sektor pertanian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sisi lain, tingkat kemiskinan NTT juga terus menunjukkan tren penurunan dan berada pada angka 17,52 persen.
Namun, dengan berbagai keterbatasan sumber daya yang dimiliki daerah, diperlukan terobosan pembangunan yang mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTT dan BPS pun menjadi semakin penting untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar diarahkan berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah.
Dengan data yang akurat sebagai pijakan, pemerintah diharapkan mampu menentukan prioritas secara lebih tepat, meningkatkan produktivitas sektor unggulan, memperkuat hilirisasi serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi NTT. ***
