Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Kota Kupang mulai memperketat pengawasan terhadap perencanaan dan penggunaan anggaran daerah. Mulai tahun anggaran 2027, seluruh dokumen perencanaan perangkat daerah (OPD) wajib terlebih dahulu melalui proses verifikasi dan reviu Inspektorat Daerah sebelum disampaikan kepada DPRD.
Kebijakan tegas ini disampaikan Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffry Edward Pelt saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, Manajemen Risiko, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2026, di Hotel Naka Kupang, Rabu (11/11/2026).
Jeffry menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal pemerintah sekaligus memastikan setiap program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar sesuai kebutuhan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak boleh hanya diukur berdasarkan tingginya angka penyerapan, tetapi harus dilihat dari hasil dan manfaat yang dihasilkan bagi pelayanan publik, pembangunan daerah, serta pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Pemerintah yang baik bukan berarti ketika kita mengalokasikan anggaran Rp10 juta, maka anggaran tersebut harus dihabiskan. Tetapi, pemerintah yang baik harus mampu menunjukkan bahwa Rp10 juta yang dialokasikan itu benar-benar bermanfaat untuk pelayanan publik, pembangunan, dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan,” tegas Jeffry.
Ia mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar tidak menjadikan perencanaan anggaran sekadar rutinitas administratif. Setiap usulan program dan kegiatan harus didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan kepentingan atau keinginan tertentu.
Jeffry juga menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah wajib bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai kita lebih fokus pada apa yang diinginkan, tetapi mengabaikan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Kita harus bekerja sesuai tugas dan fungsi serta memastikan setiap pekerjaan yang dilakukan bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Jeffry secara khusus meminta Inspektorat Daerah Kota Kupang meningkatkan peran pengawasan sejak tahap awal perencanaan.
Dengan demikian, potensi ketidaksesuaian antara kebutuhan organisasi, program yang diusulkan, dan alokasi anggaran dapat diidentifikasi lebih dini sebelum dokumen perencanaan disampaikan kepada DPRD.
Ia berharap penguatan pengawasan tersebut mampu mendorong perubahan pola kerja birokrasi, dari sekadar mengejar penyerapan anggaran menuju pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Dalam kesempatan itu, Jeffry juga meminta seluruh peserta Bimtek mengikuti kegiatan secara serius dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program di masing-masing perangkat daerah.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Kota Kupang, Hijayas Uthan Mode, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa Bimtek tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SPIP Terintegrasi, menyusun profil risiko, serta mengukur efektivitas pengendalian korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
Kegiatan ini sekaligus mempersiapkan aparatur yang akan bertugas sebagai asesor perangkat daerah maupun asesor pemerintah daerah dalam melaksanakan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
Bimtek berlangsung selama dua hari, 11–12 November 2026, dengan melibatkan 125 peserta yang terdiri dari Inspektur Pembantu (Irban), sekretaris dinas dan badan, sekretaris kecamatan, pejabat struktural dan fungsional bidang perencanaan, auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), serta Tim Penilai Mandiri SPIP Terintegrasi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan BPKP Provinsi NTT, jajaran Inspektorat Daerah Kota Kupang, serta tim ahli dan fasilitator dari BPKP sebagai narasumber.
Melalui kebijakan ini, Pemkot Kupang ingin memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola secara bertanggung jawab. Pengawasan tidak lagi hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi dimulai sejak program dirancang agar anggaran daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
