Suarantt.id, Kupang-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Kupang Tahun 2027 resmi dibuka di Hotel Harper Kupang pada Rabu (1/4/2026).
Kegiatan strategis ini dibuka oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan dihadiri Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo yang turut memberikan sambutan terkait arah pembangunan Kota Kupang ke depan.
Musrenbang digelar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kupang Tahun 2027 dengan mengusung tema “Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM yang Sehat, Berkarakter, Inklusif, dan Berkelanjutan.” Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan tahunan yang bersifat partisipatif, integratif, dan terukur.
Ketua Panitia sekaligus Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Bappeda Kota Kupang, Andre Otta disebutkan bahwa dokumen RKPD nantinya akan menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD, termasuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Dia menjelaskan penyusunan RKPD 2027 sendiri telah melalui berbagai tahapan, mulai dari Musrenbang kelurahan pada 27 Januari–6 Februari 2026, Musrenbang kecamatan pada 19–27 Februari 2026, Forum Konsultasi Publik pada 5 Maret 2026, hingga Forum Perangkat Daerah pada 10 Maret 2026.
Dikatakan, dari hasil Musrenbang kecamatan, tercatat sebanyak 3.195 usulan prioritas masyarakat serta 1.745 usulan dan pokok pikiran DPRD yang saat ini masih dalam tahap verifikasi oleh Bappeda bersama perangkat daerah terkait.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dalam sambutannya menekankan pentingnya kepemimpinan yang berpihak kepada masyarakat.
“Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga membangun fondasi generasi masa depan melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi serta menjaga semangat gotong royong guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Christian Widodo memperkenalkan terobosan baru berupa skema alokasi pagu indikatif sebesar Rp500 juta untuk setiap kelurahan melalui program lintas perangkat daerah.
“Komposisinya 80 persen untuk infrastruktur, 10 persen ekonomi, dan 10 persen sosial budaya. Ini bukan tambahan anggaran, tetapi perubahan pendekatan agar lebih adil dan berbasis usulan masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut dirancang untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah sekaligus memastikan seluruh 51 kelurahan mendapatkan porsi pembangunan yang merata.
Selain itu, Pemerintah Kota Kupang juga mempercepat realisasi sebagian anggaran dengan target Rp6 miliar digunakan pada tahun berjalan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk puluhan ruas jalan.
Musrenbang tahun ini juga menjadi yang pertama bersifat tematik dengan fokus pada penanganan stunting. Pemerintah Kota Kupang turut menerapkan rapat lintas sektor setiap tiga bulan guna memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Wakil Ketua DPRD NTT Fernando Soares, Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis, pimpinan dan anggota DPRD Kota Kupang, pimpinan perangkat daerah, para camat, lurah se-Kota Kupang, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta organisasi kepemudaan. ***
