Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan transformasi digital menjadi bagian penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, terintegrasi, dan semakin dekat dengan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Melki saat menyampaikan Pidato Pembangunan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Sabtu (15/8/2026).
Pidato Pembangunan menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi NTT untuk menyampaikan berbagai capaian program Dasa Cita sekaligus memaparkan langkah percepatan pembangunan serta tantangan yang masih harus diselesaikan secara bersama-sama.
Dalam Dasa Cita Kesembilan, Pemerintah Provinsi NTT menempatkan konektivitas, integrasi data, literasi dan keamanan digital, serta digitalisasi pelayanan publik dan sektor produktif sebagai bagian penting dalam mempercepat pembangunan daerah.
“Transformasi digital NTT dilakukan dengan menyadari bahwa pembangunan teknologi masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Pada 2024, Indeks Masyarakat Digital NTT berada pada angka 42,32, sementara sekitar 60 persen desa masih mengalami blank spot,” ujar Gubernur Melki.
Menurutnya, kondisi tersebut mendorong Pemprov NTT membangun arsitektur Digital NTT Terintegrasi melalui pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS), pengembangan Smart Village pada 50 desa blank spot prioritas, serta pemanfaatan internet berbasis satelit bagi wilayah kepulauan dan daerah sulit dijangkau.
Infrastruktur tersebut, kata Melki, terutama diarahkan untuk mendukung kebutuhan sekolah dan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil.
Satu Data untuk Pemerintahan yang Terintegrasi
Transformasi digital juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Portal Satu Data NTT Sasando.
“Melalui integrasi data, pemerintah dapat memperkuat ketersediaan informasi terkait kesehatan, pendidikan, kemiskinan, pendapatan daerah, hingga serapan anggaran,” jelasnya.
Integrasi data tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan berbasis data.
Digitalisasi pemerintahan, lanjut Melki, tidak boleh berhenti pada penggunaan teknologi semata, tetapi harus mampu menciptakan birokrasi yang lebih efektif, transparan, responsif, dan akuntabel.
Dari Desa untuk Dunia, Perkuat Literasi Digital
Pemprov NTT juga memperkuat kapasitas masyarakat melalui program “NTT Cakap Digital: Dari Desa untuk Dunia”.
Program ini antara lain diwujudkan melalui pelatihan 300 operator desa sebagai Duta Digital. Mereka diharapkan membantu masyarakat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan ekonomi lokal, memasarkan produk melalui e-commerce, mengakses layanan telemedicine, serta mempromosikan potensi pariwisata daerah.
Gubernur Melki mengatakan berdasarkan data BPS 2025 yang dirilis pada Juni 2026, akses internet peserta didik usia 5–24 tahun telah mencapai 64,72 persen.
Namun, kesenjangan antarwilayah masih menjadi tantangan serius dengan selisih akses mencapai 51,61 poin persentase.
“Data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur digital harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi dan kapasitas masyarakat, sehingga tidak ada wilayah dan kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses transformasi digital,” ungkapnya.
Siber Sehat NTT, Bangun Ruang Digital yang Aman
Menurut Melki, transformasi digital juga harus diikuti dengan perlindungan masyarakat di ruang digital.
Karena itu, Pemprov NTT meluncurkan Program Siber Sehat NTT pada 9 Mei 2026 sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat digital yang aman, sehat, kritis, dan bertanggung jawab.
Program tersebut melengkapi keberadaan NTTProv-CSIRT dengan memperkuat perlindungan masyarakat dari berbagai risiko digital, mulai dari hoaks, disinformasi, penipuan daring, eksploitasi anak, kekerasan digital hingga dampak sosial dan psikologis penggunaan teknologi.
“Platform Siber Sehat NTT mengintegrasikan tujuh layanan, yaitu Tunas Digital untuk literasi anak, orang tua, dan sekolah; Aduan Konten untuk penanganan hoaks, disinformasi, ujaran kebencian dan konten ilegal; Aduan Nomor dan Cek Rekening untuk pencegahan penipuan; Layanan PPPA untuk kekerasan berbasis gender daring dan eksploitasi anak; Aduan Instansi untuk memperkuat koordinasi antar-lembaga; serta Psikolog Undana untuk konsultasi terkait dampak psikologis penggunaan teknologi,” kata Melki.
Ia menegaskan, masyarakat digital yang kuat bukan hanya masyarakat yang mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara aman, kritis, etis, dan bertanggung jawab.
Dalam konteks tersebut, ASN juga memiliki peran strategis karena informasi pemerintahan yang akurat, kredibel, dan mudah diakses menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.
Digitalisasi Perkuat Sektor Peternakan
Transformasi digital juga telah diterapkan pada sektor peternakan melalui 10 sistem pelayanan digital.
Sistem tersebut meliputi SIROMEO untuk rekomendasi pelayanan secara daring, SIMUNGIL LOVE untuk pengujian dan pengambilan sampel laboratorium veteriner, SIKAPETER untuk kawasan peternakan, SIDIKA untuk arsip digital, SIBUKDITERNAK untuk buku tamu digital, SIANAKRARA untuk pengapalan ternak Camara Nusantara, SIMPONIVET untuk pelayanan veteriner, SILARIS untuk analisis risiko hewan dan produk turunannya, PUSAKA untuk satu data Puskeswan, serta SIZE untuk penanganan zoonosis dan penyakit infeksius baru.
Pemanfaatan sistem tersebut dinilai mampu mempercepat pelayanan, memperkuat tata kelola data, sekaligus mendukung pengelolaan kesehatan hewan dan pembangunan sektor peternakan yang lebih modern.
Perizinan Semakin Cepat dan Mudah
Digitalisasi juga memberikan dampak terhadap pelayanan investasi dan perizinan di NTT.
Pada 2024, Pemprov NTT menerbitkan 5.828 izin atau mencapai 116,56 persen dari target 5.000 izin. Capaian tersebut disertai 3.917 Sertifikat Standar dan 35.954 Nomor Induk Berusaha (NIB).
Pada 2025, capaian meningkat menjadi 6.081 izin atau 120,82 persen dari target, dengan tambahan 4.517 Sertifikat Standar, 19.212 NIB, 8.637 persyaratan dasar, dan 289 PB UMKU.
Sementara hingga Semester I 2026, telah diterbitkan 4.058 izin, 3.311 Sertifikat Standar, sekitar 32.476 persyaratan dasar, dan 8.058 NIB. Sebagian besar berasal dari pelaku usaha penanaman modal dalam negeri.
“Capaian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan bukan hanya memudahkan masyarakat dan dunia usaha, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menciptakan iklim investasi yang lebih cepat, transparan, dan memberikan kepastian pelayanan,” jelas Gubernur Melki.
Mal Pelayanan Publik Terus Diperluas
Komitmen menghadirkan pelayanan publik yang mudah dan terintegrasi juga diwujudkan melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Jika pada 2024 terdapat enam kabupaten/kota yang memiliki MPP, jumlah tersebut meningkat menjadi sembilan daerah pada 2025. Tiga daerah yang bertambah yakni Kota Kupang, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Manggarai Timur.
Kualitas pelayanan investasi NTT juga memperoleh Kategori A dari Ombudsman RI, penilaian Baik untuk kinerja PTSP dari Kementerian Investasi/Hilirisasi-BKPM, predikat Badan Publik Informatif, serta penghargaan dalam pengelolaan anggaran dan akuntabilitas kinerja.
Gubernur Melki menegaskan semangat Dasa Cita Kesembilan bukan sekadar membangun jaringan atau menghadirkan berbagai aplikasi.
“Transformasi digital bukan sekadar membangun jaringan atau menghadirkan aplikasi, tetapi memastikan teknologi memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.
Melalui konektivitas, Smart Village, Satu Data, literasi dan keamanan digital, serta digitalisasi pelayanan, Pemprov NTT menargetkan terbentuknya ekosistem digital yang inklusif, aman, terintegrasi, dan produktif.
Dengan demikian, masyarakat NTT hingga pulau-pulau dan wilayah terpencil diharapkan semakin terhubung dengan pelayanan publik, pengetahuan, serta peluang ekonomi.
