Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Kota Kupang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul inisiatif yang dinilai strategis bagi arah pembangunan dan penataan wilayah Kota Kupang ke depan.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna ke-7 Sidang I Tahun 2026/2027 yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Kupang pada Senin (9/11/2026). Dua Ranperda yang disepakati yakni Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kupang Tahun 2026–2045 serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Elvis Odja, didampingi Wakil Ketua I Jabir Marola dan Wakil Ketua II Yeskiel Loudoe. Hadir dalam kesempatan tersebut Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, pimpinan perangkat daerah, direktur RSUD S.K. Lerik, direktur BUMD, camat se-Kota Kupang, serta insan pers.
Persetujuan bersama kedua Ranperda ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Wali Kota Kupang bersama pimpinan DPRD, kemudian dilanjutkan dengan penetapan Keputusan DPRD terkait persetujuan kedua Ranperda tersebut.
Dalam sambutannya, Wali Kota Christian Widodo menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya fraksi-fraksi, atas komitmen dan kerja sama selama proses pembahasan.
Menurutnya, persetujuan dua Ranperda tersebut bukan sekadar penyelesaian agenda legislasi, melainkan langkah penting untuk menyatukan arah pembangunan Kota Kupang agar lebih terencana, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, Ranperda RTRW Kota Kupang Tahun 2026-2045 akan menjadi pedoman penataan dan pemanfaatan ruang selama 20 tahun ke depan. Regulasi ini penting untuk memberikan kepastian tata ruang bagi masyarakat dan dunia usaha, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperhitungkan mitigasi risiko bencana.
Sementara itu, Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh diarahkan untuk menjamin hak masyarakat memperoleh hunian dan lingkungan tempat tinggal yang layak, sehat, aman, serta bermartabat.
Christian menegaskan, pembangunan dan penataan kawasan permukiman harus dilakukan dengan pendekatan humanis. Pemerintah tidak boleh menjadikan penataan kota sebagai alasan untuk mengorbankan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
“Kita tidak boleh membangun kota dengan meninggalkan masyarakatnya. Sebaliknya, pembangunan harus menjadi jalan agar semakin banyak warga merasakan manfaat kemajuan Kota Kupang,” tegas Christian.
Ia menambahkan, penataan kawasan bukan semata-mata bertujuan mengubah wajah kota, tetapi harus menjadi upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Karena itu, Wali Kota mengingatkan agar kedua Ranperda tersebut tidak hanya berhenti sebagai dokumen hukum formal. Implementasinya harus diwujudkan melalui program, kebijakan, dan tindakan konkret yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Christian juga menekankan bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam setiap proses pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan pemerintah.
Dengan disepakatinya dua Ranperda strategis tersebut, Pemerintah Kota Kupang dan DPRD diharapkan memiliki landasan regulasi yang semakin kuat untuk mewujudkan tata ruang kota yang tertib, pembangunan yang berkelanjutan, serta lingkungan permukiman yang lebih layak dan manusiawi.
Pada akhirnya, pembangunan Kota Kupang tidak hanya diukur dari perubahan fisik dan kemajuan infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh kehidupan yang lebih baik dan merasakan manfaat pembangunan secara adil. ***
