Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Ekonomi Daerah yang berlangsung di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT pada Kamis (12/3/2026).
Rapat tersebut membahas berbagai strategi penguatan ekonomi daerah, termasuk pengendalian inflasi, peningkatan investasi, serta penguatan sektor-sektor unggulan di NTT.
Rapat koordinasi ini dihadiri Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, Kepala OJK NTT Yan Jimmy Hendrik Simarmata, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Adidoyo Prakoso, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT Adi Setiawan, serta Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT Matamira B. Kale.
Turut hadir pula sejumlah pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, di antaranya Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Selfi Nange, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Joaz Bily Oemboe Wanda, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Zet Sony Libing, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulastri H.I. Rasyid, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Viktor Manek.
Dalam rapat tersebut dibahas berbagai isu strategis terkait perkembangan kondisi ekonomi daerah. Selain itu, pemerintah bersama para pemangku kepentingan juga membahas langkah-langkah pengendalian inflasi, penguatan sektor unggulan, serta upaya mendorong peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sektor pertanian juga menjadi perhatian penting dalam pembahasan mengingat kontribusinya yang cukup besar terhadap perekonomian NTT. Selain itu, dibahas pula upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, serta mendorong pengembangan industri berbasis potensi lokal guna meningkatkan nilai tambah produk daerah.
Dalam arahannya, Gubernur Melki Laka Lena menekankan pentingnya memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian daerah.
Menurutnya, penguatan penyaluran KUR menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan serta pertumbuhan UMKM di Provinsi NTT.
Program pembiayaan tersebut dinilai mampu membantu pelaku usaha kecil memperoleh akses permodalan melalui skema pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau, dan inklusif.
“Melalui akses pembiayaan yang lebih mudah dan bunga yang terjangkau, pelaku UMKM dapat memperoleh tambahan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, serta meningkatkan kualitas produk dan daya saing di pasar,” ujar Melki.
Ia menambahkan, dukungan pembiayaan tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan usaha masyarakat sekaligus mendorong UMKM di NTT untuk terus berkembang dan naik kelas sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat.
Gubernur juga menegaskan bahwa keberhasilan program pembiayaan seperti KUR sangat bergantung pada produktivitas usaha masyarakat di berbagai sektor, termasuk pertanian, peternakan, dan perikanan.
“Bicara tentang KUR ini ekosistemnya akan bagus jika produktivitas usaha masyarakatnya juga bagus. Jika ada peningkatan produksi, maka pembiayaan KUR bisa terus berjalan karena pelaku usaha mampu mengembalikan pinjaman dengan baik,” jelasnya.
Selain penguatan pembiayaan, Gubernur Melki juga menyoroti pentingnya mendorong hilirisasi produk daerah sebagai langkah menuju industrialisasi di NTT. Namun demikian, menurutnya hilirisasi harus didahului dengan peningkatan produktivitas di sektor-sektor utama.
“Kalau kita mau hilirisasi, menurut saya harus berdasarkan pada produktivitas yang sudah meningkat terlebih dahulu. Dengan produktivitas yang tinggi di berbagai sektor dan hilirisasi yang bergerak, maka industrialisasi NTT akan semakin kokoh,” ungkapnya.
Dia juga menekankan pentingnya membangun ekosistem ekonomi yang terintegrasi hingga ke tingkat kabupaten, kota, bahkan desa dan kelurahan, agar pengembangan sektor produksi, hilirisasi, hingga industrialisasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah NTT.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi NTT bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan terhadap UMKM, memperluas akses pembiayaan melalui KUR, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTT. ***
