Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena memimpin Rapat Koordinasi bersama Tim Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI, Rabu (30/7/2025), di Ruang Rapat Gubernur NTT. Pertemuan ini membahas langkah strategis dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di NTT, dengan fokus utama pada Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Ketahanan Pangan, serta penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyelundupan barang.
Turut hadir Wakil Gubernur Johni Asadoma, Asisten Administrasi Umum Sekda NTT Samuel Halundaka, jajaran Forkopimda Provinsi NTT, serta pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT.
Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Kemenko Polhukam, Marsekal Muda TNI Oka Prawira, dalam pemaparannya menekankan bahwa NTT merupakan wilayah strategis nasional yang memiliki tantangan khusus dalam bidang politik, keamanan, dan pembangunan sumber daya manusia.
“Data SSGI 2024 mencatat prevalensi stunting di NTT sebesar 37 persen — tertinggi secara nasional. Selain itu, 10 kabupaten di NTT berada dalam status rentan pangan tinggi menurut Badan Pangan Nasional. Persoalan perdagangan orang dan penyelundupan barang juga masih menjadi masalah serius,” ujarnya.
Oka Prawira menyampaikan bahwa program MBG harus menjadi bagian integral dari strategi penanggulangan stunting dan ketahanan pangan. Ia juga menyoroti pentingnya Sekolah Rakyat sebagai model pendidikan alternatif di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) untuk membangun karakter kebangsaan dan kesadaran konstitusional.
Terkait keamanan perbatasan, ia menegaskan perlunya penguatan pengawasan darat dan laut demi mencegah aktivitas ilegal lintas batas yang merugikan negara dan masyarakat.
Gubernur Melki Laka Lena dalam sambutannya menyambut baik kehadiran tim Kemenko Polhukam dan menyatakan kesiapan penuh pemerintahannya dalam mendukung dan mengimplementasikan Program Strategis Nasional di NTT.
“Kami ingin memastikan bahwa sinergi lintas sektor dapat mengakselerasi pelaksanaan program prioritas nasional. Banyak tantangan, tapi kami berkomitmen untuk mempercepat transformasi pembangunan daerah sejalan dengan Dasa Cita Gubernur dan Wakil Gubernur NTT,” tegas Melki.
Ia juga menambahkan bahwa Pemprov NTT akan menindaklanjuti arahan Tim Ahli Kemenko Polhukam dengan menggelar rapat lanjutan bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se-NTT pekan depan.
Sementara itu, Kepala Bapperida NTT, Alfonsus Theodorus menjelaskan bahwa saat ini telah ada 44 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai wilayah. Selain itu, sebanyak 210 unit SPPG lainnya tengah diajukan ke Badan Gizi Nasional (BGN). Gubernur juga telah menginstruksikan pembentukan Satgas Percepatan Implementasi MBG di NTT.
Dalam forum ini, masing-masing perwakilan Forkopimda turut menyampaikan progres dukungan mereka terhadap PSN, terutama dalam bidang pengamanan wilayah, penanganan TPPO, dan fasilitasi program pendidikan dan pangan.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal yang penting dalam menyinergikan pusat dan daerah demi menciptakan perubahan konkret di NTT, yang selama ini masih dihadapkan pada tantangan pembangunan yang kompleks dan multidimensional. ***
