Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) terus memperkuat layanan dasar yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas melalui Workshop Penguatan Kapasitas Bahasa Isyarat bagi Kader dan Pelaksana Layanan.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari ini bertujuan meningkatkan kemampuan komunikasi kader posyandu dan pelaksana layanan publik agar penyandang disabilitas, khususnya teman tuli, memperoleh akses informasi dan pelayanan yang setara.
Workshop tersebut dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Henderina S. Laiskodat, di Sumba Meeting Room, Hotel Harper Kupang, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan ini diikuti kader posyandu, pendamping disabilitas, serta perwakilan pelaksana layanan publik dari Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Para peserta mendapatkan materi dari narasumber Komunitas Tuli Kupang (KTK).
Dalam sambutannya, Henderina Laiskodat mengapresiasi dukungan Program SKALA yang telah memfasilitasi kegiatan penguatan kapasitas bahasa isyarat bagi para pelaksana layanan dasar.
Menurutnya, kemampuan berbahasa isyarat merupakan kebutuhan penting untuk mengatasi hambatan komunikasi yang selama ini dialami teman tuli ketika mengakses informasi dan pelayanan publik.
“Selama ini teman tuli sering terkendala akses informasi dan layanan karena keterbatasan komunikasi. Melalui workshop ini, kita ingin memastikan kader dan pelaksana layanan di garda terdepan mampu berkomunikasi secara efektif dan berempati,” kata Henderina.
Ia menegaskan, pelayanan kesehatan harus dapat diakses seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Karena itu, kader posyandu diharapkan mampu memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan setara kepada penyandang disabilitas di setiap fasilitas kesehatan.
“Pastikan teman-teman tuli mendapatkan informasi kesehatan yang sama jelasnya dengan kita yang normal atau tidak dengan kebutuhan khusus,” tegasnya.
Henderina menjelaskan, workshop tersebut tidak hanya berfokus pada pengenalan dasar Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO), tetapi juga membangun pemahaman peserta mengenai pentingnya perspektif inklusif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Upaya ini, lanjutnya, sejalan dengan komitmen Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena untuk mendorong pembangunan yang memberikan ruang dan kesempatan setara bagi seluruh masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Sementara itu, Koordinator Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) SKALA NTT, Ferderika Tadu Hungu, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari komitmen Program SKALA dalam mendorong penerapan prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam pelayanan dasar.
Menurut Ferderika, peningkatan kapasitas bahasa isyarat menjadi langkah penting untuk membuka akses komunikasi antara penyandang disabilitas dan para petugas layanan di lapangan.
“Pelatihan hari ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas bahasa isyarat. Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi jembatan untuk membuka akses dan memastikan orang dengan kebutuhan khusus mendapat perhatian khusus secara inklusif,” ungkap Ferderika.
Program SKALA merupakan kemitraan Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang berfokus pada penguatan layanan dasar, kesetaraan gender, serta inklusi sosial.
Kolaborasi SKALA dengan Pemerintah Provinsi NTT telah mendukung berbagai kebijakan yang berpihak kepada kelompok rentan. Di antaranya, keringanan pajak kendaraan bagi penyandang disabilitas serta fasilitasi aspirasi kelompok rentan agar dapat diakomodasi dalam perencanaan program pembangunan daerah.
Ferderika juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT dan para narasumber dari Komunitas Tuli Kupang atas dukungan mereka dalam menyukseskan workshop tersebut.
Ia berharap para peserta tidak hanya menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam tugas pelayanan sehari-hari, tetapi juga menjadi agen inklusi di lingkungan masing-masing.
“Kami berharap, para kader dan pelaksana layanan mampu menjadi agen inklusi di komunitasnya masing-masing, sehingga tidak ada warga yang tertinggal dalam akses layanan dasar,” tutupnya.
Melalui kegiatan ini, Pemprov NTT bersama SKALA mendorong terwujudnya pelayanan dasar yang lebih inklusif, sehingga penyandang disabilitas dapat memperoleh informasi, layanan kesehatan, dan pelayanan publik secara setara tanpa terhambat kendala komunikasi. ***
