Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai memperkuat perumusan kebijakan pembangunan daerah dengan pendekatan ilmiah berbasis riset. Langkah tersebut ditandai dengan pelibatan 32 peneliti pemerintah provinsi untuk menyusun berbagai kajian yang akan menjadi dasar evaluasi dan arah kebijakan pembangunan NTT hingga tahun 2030.
Hal ini disampaikan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena saat menerima tim peneliti Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi NTT di Rumah Jabatan Gubernur pada Selasa (10/3/2026) malam.
Dalam arahannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa pembangunan daerah harus memiliki parameter yang jelas dan terukur agar capaian program dapat dinilai secara objektif.
Menurutnya, tim peneliti diharapkan membantu pemerintah menyusun peta jalan pembangunan lima tahun ke depan dengan melihat capaian sejak awal masa kepemimpinannya pada tahun 2025.
“Program dan visi misi itu umum, tetapi kita harus punya ukuran yang jelas. Target lima tahun sampai 2030 harus bisa diterjemahkan ke dalam parameter yang bisa diukur setiap tahun,” ujar Melki.
Ia menjelaskan, kajian para peneliti akan difokuskan pada berbagai program prioritas pemerintah daerah serta sejumlah program nasional yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
Beberapa sektor yang diminta untuk dianalisis secara akademik antara lain dampak program makan bergizi bagi anak terhadap ekonomi lokal, pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan koperasi dan usaha lokal, program rumah layak huni, serta pengembangan sektor maritim seperti garam dan rumput laut.
Selain itu, pemanfaatan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya juga menjadi salah satu fokus kajian, termasuk sektor pendidikan melalui revitalisasi sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
Melki menilai pendekatan ilmiah sangat penting agar kebijakan pemerintah tidak hanya berbasis asumsi, tetapi didukung data dan analisis yang kuat.
“Pemerintah harus terbiasa bekerja dengan dasar ilmiah. Riset ini harus menghasilkan parameter yang bisa kita ukur dampaknya,” tegasnya.
Untuk memaksimalkan kerja riset tersebut, 32 peneliti akan dibagi dalam beberapa kelompok yang menangani berbagai sektor pembangunan. Setiap kelompok nantinya akan menyusun kajian dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi maupun organisasi perangkat daerah (OPD).
Gubernur juga membuka ruang bagi para peneliti untuk mengangkat isu lain di luar program utama apabila dinilai penting bagi pembangunan daerah.
“Tugas tim ini adalah memproduksi gagasan dan rekomendasi. Kalau hasilnya bisa menjadi kebijakan gubernur silakan, kalau cukup di level OPD juga tidak masalah,” katanya.
Peneliti Soroti Akses Data
Dalam sesi dialog, peneliti kebijakan publik Wehelmina Lodia Kause menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan gubernur kepada tim peneliti untuk terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan daerah.
Ia menilai pelibatan peneliti oleh gubernur merupakan pengalaman baru sekaligus tantangan besar bagi tim riset daerah.
“Kami siap membantu bapak Gubernur melalui penelitian yang tidak hanya menjadi dokumen pustaka, tetapi bisa dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Namun demikian, ia juga menyoroti kesulitan yang sering dihadapi peneliti dalam memperoleh data dari sejumlah perangkat daerah ketika melakukan penelitian di lapangan.
Menurutnya, keterbatasan akses terhadap data kerap membuat proses analisis menjadi kurang optimal.
“Kami menemukan banyak kesenjangan data di lapangan. Harapan kami ada dukungan agar peneliti bisa mendapatkan data yang valid dan lengkap,” katanya.
Sementara itu, peneliti lainnya, Mariano A.T. Nugraha menjelaskan bahwa tim riset daerah selama ini aktif melakukan berbagai kajian kebijakan publik yang berkaitan dengan program pemerintah.
Ia menambahkan, kehadiran 16 peneliti CPNS baru semakin memperkuat kapasitas riset daerah dengan latar belakang keilmuan yang beragam.
Menurut Mariano, kegiatan penelitian juga kerap melibatkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi guna meningkatkan kualitas kajian yang dihasilkan.
“Kami bersyukur dengan tambahan tenaga peneliti baru sehingga ke depan riset kebijakan daerah bisa lebih kuat,” ujarnya.
Hasil Riset Jadi Dasar Kebijakan
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gubernur Melki menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan memberikan dukungan penuh agar tim peneliti dapat bekerja secara maksimal, termasuk kemungkinan penguatan regulasi jika diperlukan.
Ia berharap hasil penelitian yang dihasilkan tidak berhenti sebagai laporan semata, tetapi benar-benar menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah.
“Kalau ada ide bagus, kita cari jalan agar bisa dijalankan. Intinya jangan sampai urusan administratif menghambat kerja riset,” kata Melki.
Melalui pelibatan tim peneliti ini, Pemerintah Provinsi NTT menargetkan kebijakan pembangunan daerah ke depan semakin berbasis data dan analisis ilmiah, sehingga program yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.***
