Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat komitmennya dalam membangun sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, memimpin rapat koordinasi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara virtual melalui platform Zoom pada Rabu (22/10/2025), membahas persiapan pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah NTT.
Rapat ini diikuti oleh para bupati, wakil bupati, dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-NTT. Dari pihak KKP, hadir Budi Yuwono, Direktur Prasarana Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Machmud, Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP). Sementara dari Pemerintah Provinsi NTT turut mendampingi Gubernur, Asisten Administrasi Umum Semuel Halundaka, Kadis Kelautan dan Perikanan Sulastry Rasyid, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Joaz Oemboe Wanda, serta Karo Administrasi Pimpinan Prisila Parera.
Dalam arahannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan momentum penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan pesisir di NTT.
“Wilayah pesisir kita memiliki potensi luar biasa, namun belum seluruhnya difasilitasi secara maksimal. Kita mesti benar-benar bekerja untuk mengusulkan Program Kampung Nelayan agar masyarakat pesisir merasakan dampak nyata,” tegas Gubernur.
Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan membangun ekosistem perikanan terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal) seperti NTT.
Direktur Prasarana KKP, Budi Yuwono, menjelaskan bahwa program tersebut menargetkan pembangunan di 100 lokasi tahap awal, di mana NTT menjadi prioritas utama dengan 65 titik yang telah disiapkan di Kabupaten Alor, Flores Timur, Kupang, dan Manggarai Barat.
“NTT termasuk dalam tahap pertama pelaksanaan program. Kami berharap dukungan pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan akses jalan, agar program dapat berjalan optimal,” ujar Budi.
Sementara itu, Plt. Dirjen PDSPKP Machmud menekankan bahwa pengembangan Kampung Nelayan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal.
“Kami ingin membangun ekosistem perikanan yang utuh, dari hulu hingga hilir, termasuk dukungan terhadap koperasi desa dan kelompok nelayan agar mereka memiliki akses produksi dan pasar yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mahrus dari Kementerian KKP mengungkapkan bahwa saat ini telah terdata 13 titik Kampung Nelayan di NTT, namun jumlah itu masih tergolong sedikit dibandingkan potensi pesisir yang besar. Karena itu, KKP memberikan waktu hingga 31 Oktober 2025 bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menyampaikan usulan lokasi tambahan.
“Setiap kabupaten boleh mengajukan lebih dari satu lokasi agar terdapat berbagai alternatif. Persyaratan luas lahan satu hektare tidak bersifat mutlak, asalkan tersedia lahan clear and clean serta memenuhi kriteria nelayan aktif,” jelasnya.
Beberapa kabupaten juga melaporkan progres dan kendala di lapangan. Di antaranya, Kabupaten Sumba Barat telah mengajukan tiga lokasi di Kecamatan Lamboya; Kabupaten Ende masih memproses sertifikasi lahan di Desa Nuiniba; Kabupaten Lembata fokus pada pengembangan budidaya rumput laut di Lewoleba; sementara Kabupaten Sikka mengajukan dua lokasi di Kelurahan Wuring dan Desa Nangahale.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov NTT akan segera mengundang seluruh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota se-NTT untuk melakukan pembahasan teknis dan sinkronisasi proposal. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarwilayah serta mempercepat realisasi program.
Dengan dukungan anggaran hingga Rp22 miliar per desa nelayan, program ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah. ***
