Rakor Samsat NTT 2026: Kolaborasi dan Inovasi untuk Dongkrak Pendapatan Daerah

oleh -73 Dilihat
Peserta Rakor Samsat NTT 2026 di Hotel Kristal Kupang pada Selasa, 19 Mei 2026. (Foto Biro Adpim Setda NTT)

Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Tim Pembina Samsat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Samsat Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat sinergi dan mendorong inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Hotel Kristal Kupang pada Selasa (19/5/2026).

Rakor tersebut dibuka oleh Gubernur NTT yang diwakili oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah NTT, Flouri Rita Wuisan. Kegiatan ini diikuti oleh 22 Kepala UPT Pendapatan Daerah kabupaten/kota, para Kasat Lantas se-NTT, penanggung jawab Jasa Raharja wilayah kabupaten/kota, Bank NTT, serta unsur terkait lainnya.

Berbeda dari tahun sebelumnya, Rakor Samsat kali ini dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Finnet Indonesia guna memperluas kanal pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara online. Kerja sama ini merupakan pengembangan dari aplikasi Pro NTT yang telah berjalan sebelumnya.

Selain itu, kegiatan juga diisi dengan penyerahan piagam penghargaan kepada lima UPT Pendapatan/Samsat dengan kinerja terbaik, lembaga atau organisasi yang berkontribusi dalam peningkatan PAD, serta wajib pajak kendaraan bermotor yang dinilai taat membayar pajak.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Flouri Rita Wuisan, ditegaskan bahwa PAD merupakan fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan kemandirian fiskal.

Sektor pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), memiliki kontribusi strategis dalam struktur PAD Provinsi NTT.

Namun demikian, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih relatif rendah, yakni sekitar 40 persen. Kondisi ini menunjukkan masih besarnya potensi penerimaan daerah yang belum tergali secara optimal.

Selain itu, masih banyak kendaraan berpelat nomor luar daerah yang beroperasi di wilayah NTT namun belum melakukan mutasi, sehingga potensi pajak masih tercatat di daerah asal kendaraan tersebut.

BACA JUGA:  Pemprov NTT Siapkan Dana Rp 650 Juta untuk Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di 2025

Untuk itu, diperlukan langkah strategis seperti validasi data kendaraan, peningkatan pengawasan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Mengusung tema “Transformasi Digital Samsat Berbasis Data dan Sinergi dalam Meningkatkan Pelayanan dan Pendapatan Daerah”, Rakor ini menekankan pentingnya digitalisasi sebagai instrumen utama dalam menghadirkan layanan Samsat yang modern, transparan, dan mudah diakses.

Melalui kerja sama dengan Finnet, masyarakat diharapkan dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui berbagai kanal perbankan secara lebih mudah, cepat, dan fleksibel, tidak terbatas hanya pada Bank NTT. Hal ini diyakini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.

Pemerintah Provinsi NTT juga mendorong implementasi berbagai program strategis, seperti peningkatan validitas data kendaraan melalui sistem electronic registration and identification (ERI), pelaksanaan operasi gabungan, kebijakan relaksasi, hingga penguatan inovasi layanan Samsat berbasis digital.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Tim Pembina Samsat, Bank NTT, serta Ombudsman RI Perwakilan NTT atas dukungan dan kontribusinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor Samsat.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Johny Ericson Ataupah, dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakor Samsat bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi guna meningkatkan kualitas pelayanan serta optimalisasi PAD.

Ia berharap melalui Rakor ini tercipta kolaborasi yang solid dan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan pelayanan Samsat berjalan cepat, transparan, dan sesuai standar yang berlaku.

Dengan kolaborasi yang kuat dan inovasi berkelanjutan, Pemprov NTT optimistis mampu meningkatkan penerimaan daerah dari sektor PKB dan BBNKB demi mendukung pembangunan serta memperkuat kemandirian fiskal daerah. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.