RESMI! UMP NTT 2027 Ditetapkan Rp2,6 Juta, Pengusaha Dilarang Turunkan Upah di Atas Ketentuan

oleh -262 Dilihat
Gubernur NTT Melki Laka Lena Beri Keterangan Pers pada Jumat, 20 November 2026. (Foto Hiro)

Suarantt.id, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTT Tahun 2027 sebesar Rp2.602.441. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,97 persen atau Rp146.543 dibandingkan UMP Tahun 2026 yang sebesar Rp2.455.498.

Penetapan UMP tersebut dilakukan Pemerintah Provinsi NTT bersama Dewan Pengupahan setelah melalui pembahasan dan kesepakatan bersama yang melibatkan unsur serikat pekerja, pengusaha, serta pihak terkait lainnya.

UMP NTT Tahun 2027 ini mulai berlaku pada 1 Januari hingga 31 Desember 2027 atau selama satu tahun penuh.

Gubernur Melki Laka Lena menegaskan, pengusaha yang selama ini telah memberikan upah kepada pekerjanya di atas ketentuan UMP tidak diperbolehkan menurunkan upah tersebut setelah pemberlakuan UMP baru.

Menurutnya, penetapan upah minimum bukan menjadi alasan bagi perusahaan untuk mengurangi besaran upah pekerja yang sebelumnya sudah lebih tinggi dari standar minimum yang ditetapkan pemerintah.

“Kita meminta kepada pengusaha yang sudah menetapkan UMP di atas Rp2,6 juta tidak boleh diturunkan lagi,” tegas Melki kepada wartawan pada Jumat, 20 November 2026.

Ia menjelaskan, penetapan UMP Tahun 2027 telah melalui proses pembahasan Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan formula penghitungan upah minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

Dalam pembahasan tersebut, pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kondisi ekonomi daerah, kemampuan pengusaha, aspirasi serikat pekerja, hingga perkembangan biaya hidup masyarakat di NTT.

Hasil pembahasan Dewan Pengupahan kemudian merekomendasikan penggunaan nilai alfa sebesar 0,7. Kesepakatan tersebut menghasilkan kenaikan UMP sebesar 5,97 persen atau bertambah Rp146.543 dari tahun sebelumnya.

UMP NTT Tahun 2027 sebesar Rp2.600.441 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor 4216 tanggal 19 November 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2027.

BACA JUGA:  Gubernur NTT Ajak Uskup Regio Nusra Tangani Migrasi Non Prosedural dalam Semangat Pastoral

Gubernur menegaskan, keputusan tersebut menjadi dasar bagi setiap pemberi kerja di wilayah NTT, baik pemerintah maupun swasta, untuk melaksanakan ketentuan upah minimum sesuai peraturan yang berlaku.

Penetapan UMP tersebut berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Pengupahan akan melakukan monitoring serta pengawasan terhadap pelaksanaan UMP Tahun 2027.

Langkah pengawasan ini diperlukan untuk memastikan keputusan gubernur benar-benar dilaksanakan oleh seluruh pemberi kerja serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak pekerja.

Dengan kenaikan UMP tersebut, pemerintah berharap kesejahteraan pekerja di NTT semakin meningkat, sekaligus menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.