Suarantt.id, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memaparkan sejumlah capaian pembangunan makro selama tahun pertama kepemimpinan Gubernur Melki Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma sebagai bagian dari refleksi satu tahun pemerintahan.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi NTT, Emiliana Nomleni, didampingi para Wakil Ketua DPRD yakni Kristien Samayati, Petrus B. Robby Tulis, serta Fernando Soares pada Jumat, 20 Pebruari 2026.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTT, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perbankan, serta berbagai elemen masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan.
Dalam gambaran umum kondisi daerah tahun 2025 yang disampaikan di forum resmi bersama DPRD NTT, Pemprov NTT menempatkan tahun pertama kepemimpinan sebagai tahun fondasi untuk menata arah pembangunan, memperbaiki sistem, serta memperkuat tata kelola pemerintahan.
Secara makro, laju pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,14 persen atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatnya daya dorong pembangunan di daerah.
Meski demikian, pemerintah daerah mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi secara agregat belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari persentase penduduk miskin pada September 2025 yang masih berada di angka 17,50 persen atau sekitar 1.031.690 jiwa, meskipun mengalami penurunan sebesar 1,52 persen poin dibandingkan September 2024 yang mencapai 19,02 persen.
Penurunan angka kemiskinan tersebut dinilai sebagai dampak awal dari penguatan bantuan sosial, stabilitas inflasi pangan, perbaikan harga komoditas, serta meningkatnya aktivitas ekonomi di tingkat desa. Namun, pemerintah menegaskan bahwa keberadaan lebih dari satu juta warga yang masih hidup dalam keterbatasan ekonomi menjadi pengingat bahwa upaya pengentasan kemiskinan harus terus diperkuat melalui pendekatan lintas sektor.
Dari sisi ketimpangan, Gini Ratio NTT tercatat sebesar 0,322 yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk berada pada kategori sedang. Pemerintah menilai tantangan ketimpangan di NTT tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan ekonomi antarindividu, tetapi juga kesenjangan akses antarwilayah, khususnya antara kawasan perkotaan dan perdesaan serta pulau besar dan pulau kecil.
Dalam aspek ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka per November 2025 berada pada angka 3,10 persen atau menurun dibandingkan periode sebelumnya. Namun demikian, struktur ketenagakerjaan di NTT masih didominasi sektor informal seperti petani, nelayan, dan pekerja harian, sehingga peningkatan kualitas dan keberlanjutan pekerjaan menjadi fokus kebijakan ke depan.
Sementara itu, tingkat inflasi daerah berhasil dikendalikan pada angka 2,40 persen sehingga daya beli masyarakat relatif terjaga. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan menjadi 69,89 yang mencerminkan adanya perbaikan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.
Di sektor kesehatan, pemerintah menyoroti persoalan stunting yang masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan data e-PPGBM, prevalensi stunting di NTT tercatat sebesar 20,2 persen atau sekitar 65.336 balita. Secara persentase angka ini menunjukkan penurunan, namun secara absolut jumlah balita stunting justru meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 64.507 balita.
Di sisi lain, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting di NTT masih berada pada angka 37 persen. Kondisi ini menegaskan bahwa intervensi penanganan stunting perlu diperkuat secara konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor.
Pemerintah Provinsi NTT memandang seluruh capaian tersebut sebagai fondasi awal pembangunan, bukan tujuan akhir. Melalui implementasi Dasa Cita dan Tujuh Pilar Pembangunan, arah kebijakan daerah difokuskan pada stabilitas ekonomi, penguatan pelayanan dasar, serta pengentasan kemiskinan secara lebih presisi dan berbasis data keluarga sasaran. ***
