Suarantt.id, Kupang-Pemerintah terus memperkuat strategi pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui integrasi data yang akurat dan program pendidikan inklusif. Hal ini ditegaskan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-30 tahun 2026 yang berlangsung di Aula El Tari Kupang pada Minggu (31/5/2026).
Dalam sambutannya, Gus Ipul menegaskan bahwa data akurat, sasaran tepat, dan kehadiran Sekolah Rakyat merupakan tiga pilar utama yang saling terhubung dalam upaya membangun SDM menuju kemandirian ekonomi.
“Tanpa data yang akurat, program tidak akan tepat sasaran. Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi nyata untuk menjangkau masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh pembangunan,” ujar Gus Ipul.
Ia memaparkan, secara nasional saat ini terdapat 93 titik Sekolah Rakyat yang tengah dibangun dan 7 titik lainnya masih dalam proses lelang. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 19 Kupang telah berdiri di Kabupaten Kupang sebagai salah satu wujud konkret program prioritas tersebut.
Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bentuk keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada keluarga kurang mampu, khususnya mereka yang berada pada kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Gus Ipul juga menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan program tersebut. Ia mengingatkan bahwa tidak boleh ada kekerasan, perundungan, intoleransi, maupun praktik korupsi dan pungutan liar di lingkungan Sekolah Rakyat.
“Ini adalah kerja besar. Kita mulai dari data yang jujur, terbuka, lalu terus kita perbaiki bersama,” tegasnya.
Acara HLUN 2026 di Kupang berlangsung meriah dengan berbagai penampilan dari siswa SRMP 19 Kupang, mulai dari baris-berbaris, tarian daerah, paduan suara, hingga pertunjukan drama bertajuk “The Invisible People”. Penampilan tersebut menjadi bukti potensi besar yang dimiliki anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Kepala SRMP 19 Kupang, Felipina A. Kale, mengungkapkan bahwa seluruh siswa yang berjumlah 100 orang berasal dari keluarga kategori desil 1 dan 2 DTSEN, dengan mayoritas orang tua berprofesi sebagai petani penggarap.
“Mereka memiliki potensi besar, hanya butuh kesempatan. Pendampingan kami tidak hanya akademik, tetapi juga menyentuh aspek psikososial,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa penjaringan siswa Sekolah Rakyat dilakukan berbasis DTSEN melalui pendampingan intensif Program Keluarga Harapan (PKH).
Ia juga memaparkan kondisi demografi NTT yang didominasi generasi muda, dengan 27,21 persen Gen Z dan 23,04 persen milenial. Meski demikian, jumlah lansia di NTT mencapai 627.404 jiwa, dengan sebagian besar masih aktif bekerja di sektor pertanian.
Gubernur NTT dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya keakuratan data sebagai fondasi pembangunan daerah.
“DTSEN menjadi rujukan utama agar tidak ada masyarakat miskin yang terlewat dari perhatian pemerintah,” ujarnya.
Ia juga mendorong seluruh kabupaten/kota di NTT untuk mempercepat pembaruan data dan mereplikasi keberhasilan Kabupaten Kupang dalam implementasi program Sekolah Rakyat.
Melalui sinergi data yang akurat dan program pendidikan yang tepat sasaran, pemerintah optimistis mampu menciptakan SDM unggul dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah NTT. ***
