Suarantt.id, Kupang-Polemik hasil seleksi Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Panda Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun anggaran 2026 mendapat sorotan dari DPRD Provinsi NTT.
Pasalnya, selama tiga tahun berturut-turut putra-putri asli NTT disebut tidak berhasil lolos dalam seleksi Akpol melalui Polda NTT.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD NTT, Julius Uly, saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan NTT bersama elemen mahasiswa dan pemuda yang menggelar aksi damai di Kantor DPRD NTT pada Kamis (16/7/2026).
Julius Uly mengatakan, pihaknya sepakat agar proses seleksi Akpol ke depan harus dikawal bersama sejak awal melalui komunikasi antara pemerintah daerah, DPRD, pihak kepolisian, serta elemen masyarakat.
“Saya sepakat seperti yang disampaikan Ibu Ani bahwa sebelum dimulai tes ini harus ada komunikasi dan kita kawal bersama. Bagaimana keadilan sosial itu harus ditegakkan,” ujar Julius.
Menurutnya, jika kuota yang tersedia hanya enam orang, maka perlu dipastikan agar kesempatan tersebut juga dapat dinikmati oleh anak-anak NTT yang memiliki kualitas dan prestasi.
“Kalau memang kuotanya hanya enam, ya kita pagari untuk anak NTT supaya benar-benar kuota itu bisa dinikmati oleh anak NTT,” katanya.
Julius menegaskan, anak-anak NTT memiliki kemampuan baik secara fisik maupun intelektual. Namun, selama ini kesempatan yang diberikan dinilai belum cukup luas.
“Saya percaya anak-anak kita cukup berprestasi, sangat bisa, baik fisik maupun intelektualnya. Hanya kita saja yang belum memberikan kesempatan yang luas,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa DPRD NTT akan berkoordinasi dengan pimpinan dan pihak terkait agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada seleksi berikutnya.
“Kami akan koordinasikan ini dengan pimpinan dan pihak yang berwajib supaya jangan sampai hal-hal seperti miskomunikasi ini berulang,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Simson Polin, mengatakan persoalan ini bukan karena anak-anak NTT tidak memiliki kualitas, melainkan membutuhkan kesempatan yang lebih besar.
“Anak-anak NTT bukan kurang berkualitas, hanya mungkin saat ini belum menemukan momen yang tepat,” ujar Simson.
Ia menilai, kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena menyangkut peluang generasi muda NTT untuk menjadi pemimpin di institusi kepolisian.
“Ini membuktikan bahwa anak-anak NTT tidak kurang kualitasnya. Kalau keadilan sosial tidak tercipta, ini menjadi pergumulan kami sebagai anggota dewan,” katanya.
Simson memastikan DPRD NTT akan terus memonitor perkembangan persoalan tersebut dan melakukan komunikasi dengan pihak terkait agar putra-putri daerah memperoleh kesempatan yang sama seperti daerah lainnya.
Sementara itu Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan NTT bersama mahasiswa dan pemuda menggelar aksi damai di depan Markas Polda NTT dan melanjutkan aksi di Kantor DPRD NTT.
Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap hasil seleksi Akpol Panda Polda NTT tahun 2026 yang dinilai tidak memberikan ruang bagi putra-putri asli daerah.
Massa aksi menyoroti hasil seleksi yang disebut menunjukkan angka kelulusan 0 persen bagi putra asli NTT. Mereka menduga adanya persoalan terkait domisili peserta, transparansi nilai, serta dugaan adanya praktik kuota titipan.
Dalam tuntutannya, massa meminta dilakukan audit domisili peserta yang lolos, keterbukaan hasil seleksi, evaluasi pembagian kuota, hingga kebijakan afirmasi bagi putra-putri asli NTT.
Mereka juga menyoroti tidak adanya keterwakilan perempuan NTT dalam hasil seleksi Akpol tahun ini.
Aksi tersebut diterima oleh Ketua Komisi I DPRD NTT Julius Uly bersama anggota DPRD NTT Simson Polin, Ana Waha Kolin dan Kristo Loko. DPRD NTT menyatakan akan mengawal aspirasi masyarakat agar proses rekrutmen ke depan berjalan lebih transparan dan berkeadilan. ***
